Pakar Usulkan Tujuh Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset

Perlindungan korban tindak pidana dan kepastian hukum bagi pihak ketiga menjadi dua aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Budiyono, mengajukan tujuh rekomendasi untuk memastikan aturan tersebut berjalan sesuai prinsip negara hukum, dilansir dari Nasional.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Selasa (3/11/2026), Budiyono menyoroti perlunya pengaturan yang membedakan perampasan aset berdasarkan putusan pemidanaan dan mekanisme tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture.

Menurut Budiyono, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Penggunaannya harus dibatasi melalui persyaratan ketat, termasuk pengawasan independen dan pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah penanganan harta benda hasil investasi ilegal. Budiyono menilai, pengembalian aset dalam perkara semacam ini semestinya mengutamakan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban, bukan langsung memasukkannya ke dalam penguasaan negara.

Ia mengangkat persoalan investasi bodong dan penipuan berkedok layanan perjalanan ibadah sebagai contoh. Dalam kasus seperti itu, korban membutuhkan kepastian bahwa aset yang berhasil dipulihkan dapat digunakan untuk mengganti kerugian mereka.

Budiyono menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut dalam RDP bersama Komisi III DPR.

"Pernyataan mengenai investasi bodong kemarin sangat baik, terutama soal pengembalian aset yang semestinya diberikan kepada korban, bukan negara. Selama ini korban belum memperoleh kepastian. Contohnya, penipuan yang kerap dilakukan oleh penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji, tetapi asetnya justru diserahkan kepada negara, bukan kepada korban."

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pemulihan aset yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat terdampak. Keberadaan aturan perampasan aset diharapkan tidak mengabaikan hak korban ketika negara melakukan penyitaan atau pengambilalihan harta benda.

Tujuh rekomendasi untuk memperkuat RUU Perampasan Aset

Selain persoalan pengembalian kerugian, Budiyono menekankan perlunya jaminan hukum dalam setiap tahapan perampasan. Pengawasan pengadilan, kejelasan tanggung jawab pembuktian, serta penerapan asas proporsionalitas perlu menjadi bagian dari pengaturan.

Perlindungan hukum tersebut juga harus menjangkau pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Hubungan keluarga maupun kedekatan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak lain.

Budiyono menjelaskan prinsip tersebut melalui pernyataannya mengenai perlindungan pihak ketiga.

"Hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak ketiga yang diduga melakukan kejahatan tidak boleh secara otomatis menjadi bukti bahwa seseorang mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana."

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, terdapat tujuh rekomendasi yang disampaikan Budiyono untuk penyempurnaan RUU Perampasan Aset. Rekomendasi itu mencakup aspek perumusan aturan, proses pembuktian, perlindungan hukum, hingga pemulihan hak masyarakat.

1. Perumusan ruang lingkup perampasan aset secara presisi agar batas penerapannya memiliki kejelasan.

2. Pembatasan kondisi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pemidanaan.

3. Penetapan standar pembuktian yang jelas dalam proses perampasan aset.

4. Pemberian jaminan proses hukum yang adil bagi seluruh pihak terkait.

5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

6. Penerapan tata kelola serta pendistribusian aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif bagi pihak yang dirugikan, termasuk akibat tindakan negara yang tidak sah.

Pengelolaan aset sitaan harus transparan dan akuntabel

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola aset setelah disita atau dirampas. Budiyono mengingatkan bahwa seluruh proses pengelolaan harus memiliki pencatatan yang jelas, penilaian berdasarkan kewajaran, serta mekanisme pemeriksaan yang dapat dilakukan melalui audit.

Transparansi diperlukan agar penguasaan aset oleh negara tidak justru memunculkan persoalan hukum baru. Karena itu, pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penyaluran aset perlu menjadi bagian dari pengaturan RUU tersebut.

Menurut Budiyono, ukuran keberhasilan pemberantasan tindak pidana tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kekayaan yang berhasil diambil alih negara. Kepatuhan terhadap prosedur hukum dan perlindungan hak setiap pihak juga menjadi tolok ukur penting.

Ia menegaskan bahwa kewenangan negara untuk merampas hasil kejahatan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan proses yang memberikan keadilan.

"Negara hukum yang kuat bukan hanya mampu merampas hasil kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap perampasan dilakukan berdasarkan hukum, melalui proses yang adil, dan disertai pertanggungjawaban."