Febrie Adriansyah Minta Dakwaan Dibatalkan di Pengadilan Tipikor

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah meminta Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2026) membatalkan surat dakwaan dan membebaskannya dari tahanan dalam perkara dugaan pemerasan serta TPPU.

Permintaan itu disampaikan Febrie saat membacakan nota perlawanan terhadap dakwaan penuntut umum. Menurut Febrie, dakwaan tersebut disusun tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

"(Memohon agar hakim) menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, menyatakan untuk itu surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa seketika setelah putusan ini dibacakan," ujar Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

Febrie menyebut dirinya tidak pernah meminta jabatan selama sekitar 30 tahun berkarier di Kejaksaan Agung. Ia juga mengungkap rekam jejak penanganan sejumlah perkara besar.

"Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus," tutur Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

Febrie mengatakan dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Ia meminta hakim mempertimbangkan jabatan strategis dan perkara yang pernah ditanganinya.

"Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkrah. Dan semuanya tidak ada masalah. Dan apa mungkin menjelang pensiun saya melakukan korupsi dan pencucian uang?" ujar Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

Menurut Febrie, sejumlah perkara yang pernah ditangani mencakup tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, komoditas timah, ekspor CPO, Duta Palma Group, pengadaan pesawat Garuda Indonesia, BTS 4G BAKTI Kominfo, hingga MBG.

Jaksa sebelumnya mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar Rp 55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Febrie juga didakwa melakukan TPPU dengan total Rp 346.743.821.282 dan USD 440.990.

"Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak," ujar Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

Febrie juga mempersoalkan uraian dakwaan TPPU yang menurutnya memiliki perbedaan waktu dan satuan serta tidak menjelaskan keterlibatannya secara jelas.

"Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan pihak mana pun yang sedang beperkara. Saya juga ingin menegaskan bahwa komitmen saya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berubah. Selama menjalankan tugas, saya berupaya menangani perkara-perkara besar yang menurut pengetahuan dan pengalaman saya, telah lama belum tersentuh penegakan hukum secara memadai," tutur Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.

Febrie menyatakan namanya dimanfaatkan oleh rekannya untuk melakukan pemerasan. Ia menyebut siap kembali bertugas apabila dinyatakan tidak bersalah.

"Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak terbukti bersalah dan membebaskan saya, saya siap kembali melanjutkan pengabdian," ujar Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus.