KAMMI Dorong RUU Perampasan Aset Sasar Tambang Ilegal

Perluasan kewenangan perampasan aset terhadap perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan menjadi salah satu usulan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) meminta regulasi tersebut tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi konvensional.

Dilansir dari Nasional, usulan itu disampaikan Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Amri Akbar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia mendorong agar aktivitas korporasi ilegal yang merusak lingkungan turut menjadi sasaran penegakan hukum melalui mekanisme perampasan aset.

Menurut Amri, praktik pertambangan tanpa izin dan perusakan kawasan hutan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih tegas. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari objek penindakan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah aktivitas pertambangan ilegal di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Amri menyebut sejumlah kegiatan penambangan di wilayah tersebut tidak memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Aktivitas tersebut juga dinilai belum memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat. Sebaliknya, kegiatan penambangan justru dikaitkan dengan kerusakan ekologis yang harus dihadapi warga di sekitar lokasi.

Persoalan lainnya terletak pada pihak yang menyediakan modal untuk menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Amri, sebagian besar pertambangan ilegal di daerah memperoleh pendanaan dari pemodal besar yang berasal dari luar wilayah.

Kondisi itu membuat masyarakat sekitar harus menghadapi konsekuensi lingkungan dari kegiatan bisnis yang pendanaannya berasal dari pihak luar. Pencemaran air dan kerusakan hutan menjadi beberapa dampak yang disebutkan dalam pembahasan tersebut.

Dalam forum bersama Komisi III DPR, Amri menekankan perlunya keterlibatan negara agar penegakan hukum dapat menjangkau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara melanggar hukum.

"Kita meminta kehadiran negara di dalam proses penegakan, bagaimana supaya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, bisa menyasar aktivitas korporat yang ilegal," ujarnya.

Perampasan keuntungan dari kegiatan ilegal

Amri menilai pemberian sanksi administratif saja belum cukup untuk menangani pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Penegakan hukum juga perlu diarahkan pada keuntungan finansial yang diperoleh melalui kegiatan usaha ilegal.

Selama ini, penanganan terhadap korporasi yang beroperasi tanpa izin resmi dinilai masih berfokus pada kewajiban memulihkan kerusakan lingkungan. Mekanisme tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya menyentuh hasil ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas terlarang.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan dapat diwajibkan mengganti kerusakan lingkungan, tetapi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ilegal belum tentu ikut menjadi sasaran penindakan. Padahal, nilai ekonomi dari aktivitas pertambangan tersebut berpotensi sangat besar.

"Misalnya dia mengganti dampak kerusakan lingkungan. Tetapi hasil keuntungan daripada aktivitas ilegalnya ini, belum bisa disasar. Sedangkan kalau kita valuasi, hasil daripada aktivitas tambang tadi, itu bisa sangat besar dan sangat banyak sekali," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah bersama para legislator diminta mengidentifikasi berbagai kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup. Penindakan diharapkan tidak terbatas pada pemulihan kerusakan, tetapi juga mencakup keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari kegiatan tersebut.

Amri turut menyoroti dampak lingkungan berupa kekeringan, pencemaran, hingga bencana alam di sejumlah daerah. Menurutnya, entitas bisnis yang memperoleh keuntungan melalui aktivitas yang merugikan lingkungan perlu mendapatkan penindakan secara tegas.

Karhutla juga menjadi perhatian KAMMI

Selain pertambangan tanpa izin, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan turut masuk dalam perhatian PP KAMMI. Amri meyakini terdapat keterlibatan entitas bisnis ilegal yang berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran serta kerusakan ekosistem hutan.

Persoalan karhutla tersebut memperluas cakupan kejahatan lingkungan yang menurut KAMMI perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan dapat menjangkau keuntungan dari berbagai aktivitas korporasi ilegal, termasuk yang berkaitan dengan kerusakan kawasan hutan.

Amri kembali menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset dapat digunakan untuk mengambil keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Sasaran penindakan tidak hanya diarahkan pada pemulihan dampak lingkungan, tetapi juga hasil ekonomi dari pelanggaran tersebut.

"Dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas secara ilegal, kemudian dia mendapatkan keuntungan dalam valuasi tertentu daripada aktivitas tersebut, negara bisa melakukan pengambilan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut," pungkasnya.