Mendikdasmen Kembalikan Jurusan IPA IPS dan Bahasa pada 2027

Pengelompokan siswa berdasarkan bidang keilmuan akan kembali diterapkan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan tersebut mencakup tiga jurusan utama, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa penerapan kembali sistem penjurusan ini ditujukan untuk memperkuat bekal akademik siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Menurut Mu'ti, kualitas pengetahuan dasar lulusan SMA selama ini masih belum mencapai standar yang diharapkan. Kondisi tersebut turut dirasakan ketika mahasiswa baru mulai mengikuti pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI), Mu'ti menjelaskan persoalan tersebut di Golden Phoenix Ballroom, Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Ia menyoroti bahwa kemampuan dasar akademik mahasiswa baru masih menjadi perhatian karena belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi.

"Kami di perguruan tinggi juga merasakan bahwa pengetahuan dasar para mahasiswa baru rata-rata masih berada di bawah yang kami harapkan."

Penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengembalikan pembagian jurusan di SMA. Dengan adanya peminatan berdasarkan bidang keilmuan, siswa diharapkan mempunyai landasan akademik yang lebih sesuai dengan pendidikan lanjutan yang akan ditempuh.

Mu'ti juga menjelaskan bahwa pengelompokan tersebut tidak harus menggunakan susunan yang sepenuhnya sama seperti penerapan sebelumnya. Pemerintah masih membuka kemungkinan penyesuaian terhadap bentuk jurusan yang nantinya diberlakukan.

Perubahan itu akan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi pendidikan tinggi. Dengan demikian, pengaturan peminatan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan keilmuan dan kemampuan siswa.

"Dengan begitu, ketika mereka memasuki perguruan tinggi, mereka akan lebih siap sesuai dengan bidang keilmuannya," kata Mu'ti.

TKA Menjadi Acuan Pengarahan Jurusan Siswa

Walaupun pemberlakuan kembali jurusan SMA baru dimulai pada tahun ajaran 2027/2028, proses pengarahan minat akademik siswa sebenarnya telah berjalan secara bertahap.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA). Penyelenggaraan tes tersebut telah dimulai sejak tahun lalu dan menjadi bagian dari proses pemetaan kemampuan serta pilihan akademik peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, TKA mencakup mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Komponen pilihan mempunyai keterkaitan dengan bidang studi yang ingin ditekuni siswa ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Karena itu, hasil pemilihan mata pelajaran dalam TKA dapat menjadi orientasi bagi peserta didik untuk menentukan arah pendidikan berikutnya. Mekanisme ini juga menjadi bagian dari pengarahan penjurusan sebelum sistem baru diterapkan secara resmi.

Selain berfungsi dalam pemetaan akademik, hasil TKA turut dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Nilainya menjadi salah satu komponen dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur nontes.

Pengembalian Jurusan Masuk Rangkaian Kebijakan Pendidikan 2027

Sebelum pengumuman tersebut, Abdul Mu'ti pernah menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan, termasuk pengaturan jurusan di SMA, membutuhkan kajian akademik terlebih dahulu.

Masukan dari berbagai pihak juga diperlukan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan yang akan diterapkan. Pertimbangan akademik tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan sistem penjurusan yang direncanakan berlaku kembali pada tahun ajaran 2027/2028.

Pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bukan satu-satunya perubahan yang disiapkan untuk tahun ajaran tersebut. Pemerintah juga merencanakan sejumlah penyesuaian lain dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

Kebijakan lainnya meliputi penerapan aturan bahwa siswa tidak otomatis naik kelas serta pemberlakuan mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib mulai kelas 3 SD.

Menurut Mu'ti, rangkaian perubahan dalam sektor pendidikan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh kebijakan itu dijadwalkan menjadi bagian dari penerapan sistem pendidikan pada tahun ajaran 2027/2028.