Jimly Soroti Sembilan Isu dalam RUU Sisdiknas

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) perlu mencakup pembenahan kebijakan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan sembilan isu prioritas dalam diskusi nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI), Kamis (22/10/2026), dilansir dari Detikcom.

Jimly menekankan pentingnya menyatukan berbagai jenjang dan jalur pendidikan dalam satu kerangka kebijakan. Menurut dia, perguruan tinggi dan pendidikan pesantren harus memperoleh perhatian bersama dengan pendidikan dasar dan menengah.

"Harus komprehensif, perguruan tinggi tidak boleh lupa Sisdiknas. Karena itu adalah satu kesatuan sistemik. Pondok pesantren juga tidak boleh kita abaikan. Begitu juga pendidikan dasar dan menengah," ujar Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK.

Isu pertama yang diangkat adalah perluasan wajib belajar hingga pendidikan tinggi, khususnya jenjang sarjana (S1). Pemerintah saat ini menerapkan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah, tetapi Jimly menilai keterjangkauan pendidikan tinggi masih perlu dibahas.

"Perlu menjadi bagian yang diperbincangkan dengan baik bagaimana meningkatkan wajib belajar itu sehingga S1 terjangkau di dalamnya," ujar Jimly.

Ia membandingkan perkembangan kebijakan wajib belajar dengan program yang sebelumnya telah berjalan selama puluhan tahun.

"Program wajib belajar itu sudah dicanangkan Pak Harto dan sudah sukses pada 1995 dengan 12 tahun. Masa sekarang sudah 30 tahun enggak nambah nambah? Nambahnya cuma setahun turun ke bawah lagi PAUD," ujar Jimly.

Persoalan kedua berkaitan dengan evaluasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran negara. Jimly menilai pembahasan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan alokasi dana agar anggaran tersebut benar-benar mendukung kebutuhan utama peserta didik dan tenaga pendidik.

"Sekarang MBG dimasukkan juga, ya habis. Sekolah kedinasan masing-masing kementerian dimasukkan juga di anggaran 20 persen, ya habis," ujar Jimly.

Ia menyebut kebutuhan peserta didik, pendidik, dan fasilitas penting seperti laboratorium perlu menjadi sasaran utama. Sementara itu, pembangunan gedung dapat melibatkan pemerintah daerah, alumni, serta partisipasi masyarakat dan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

"Bangun gedung, biar pemda atau biar alumni. Nah, itu bisa diorganisir cara-cara public participation, Corporate Social Responsibility, dan lain lain sebagainya. Tapi untuk peserta didik dan pendidik serta yang mahal kayak laboratorium, itu mutlak," ujar Jimly.

Isu ketiga adalah pembenahan tata kelola lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, di berbagai jenjang. Jimly juga memasukkan digitalisasi sebagai isu keempat yang perlu memiliki landasan jelas dalam kebijakan pendidikan nasional.

Menurut Jimly, penerapan tata kelola digital dapat membantu memperbaiki pengelolaan lembaga pendidikan. Ia mendorong agar pendekatan tersebut ditegaskan dalam undang-undang.

"Digital Governance ini jadi solusi. Nah, kalau bisa di undang-undang ditegaskan," ujar Jimly.

Isu kelima menyangkut jaminan status dan kesejahteraan pendidik. Isu keenam adalah penguatan pendidikan inklusif melalui kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.

Isu ketujuh berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Jimly menilai aspek tersebut merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena berhubungan dengan amanat konstitusi mengenai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

"Salah satu masalah bangsa kita ini yakni akhlak dan etika kurang mendapat perhatian," ujar Jimly.

Isu kedelapan adalah perlindungan bagi peserta didik dan pendidik. Jimly menyoroti perlunya mekanisme penanganan yang adil terhadap persoalan antara guru dan murid, termasuk kasus guru yang dilaporkan orang tua murid hingga berujung pada proses hukum serta tindakan guru yang tidak pantas terhadap peserta didik.

"Maka isu perlindungan peserta didik dan pendidik ini harus menjadi perhatian," ujar Jimly.

Isu kesembilan adalah kesetaraan pendidikan negeri dan swasta. Jimly berpandangan bahwa lembaga pendidikan swasta merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan pendidikan sehingga kedudukannya perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional.

"Partisipasi swasta itu kan harus disyukuri, bukan dianggap saingan," ujar Jimly.