Pemerintah Susun Skema Pendidikan Gratis dari PAUD hingga Kuliah

Pemerintah menyusun skema pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi untuk memperluas akses belajar dan memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan berlangsung dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono di kantor Kemenko PMK pada Rabu (14/10/2026), dilansir dari Detikcom. Rapat tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Pemerintah menyiapkan tiga klaster pelaksanaan, sembari menghitung kebutuhan anggaran dan merumuskan dukungan bagi tenaga pendidik non-ASN. Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden mengenai perluasan akses pendidikan. Pemerintah juga mempertimbangkan putusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.

"Dasarnya adalah instruksi Presiden mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri dari PAUD hingga perguruan tinggi. Namun, perkembangan berikutnya ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seluruh pendidikan dasar wajib belajar itu harus gratis, baik di satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat (swasta)," ujar Sugiono.

Dalam rancangan awal, klaster pertama mencakup sekolah negeri, madrasah negeri, dan perguruan tinggi negeri (PTN). Klaster kedua meliputi sekolah swasta, madrasah swasta, serta satuan pendidikan keagamaan, sedangkan klaster ketiga memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk menentukan bentuk bantuan, Sugiono meminta kementerian teknis menyiapkan beberapa alternatif pembiayaan. Perhitungan tersebut harus membedakan anggaran ideal dan kebutuhan minimum agar kebijakan dapat diterapkan tanpa menambah beban masyarakat.

"Kita harus menyesuaikan 'gratis' itu seperti apa sejauh tidak membebani masyarakat, namun tetap realistis. Saya minta alternatifnya disiapkan: angka idealnya berapa, dan minimum essential-nya berapa. Kita lakukan simulasi model-model ini, dan dalam waktu satu minggu kita bertemu lagi untuk segera dilaporkan kepada Presiden agar diambil keputusan," ujar Sugiono.

Pemerintah juga akan mengkaji kebutuhan masing-masing satuan pendidikan agar skema bantuan sesuai dengan kondisi operasionalnya. Perbedaan karakteristik sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan perhitungan anggaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut sebagian besar satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dikelola pihak swasta. Kondisi tersebut membuat peran masyarakat dalam membiayai operasional lembaga pendidikan keagamaan menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan. "Di Kementerian Agama sendiri, 95 persen itu swasta dan hanya 5 persen negeri.

Jadi masyarakat luar biasa kontribusinya. Namun, sekolah agama dan pondok pesantren memiliki kebutuhan instrumental yang berbeda dibandingkan sekolah umum," ujar Nasaruddin. Menurut Nasaruddin, pesantren berasrama memiliki kebutuhan pembiayaan tambahan karena kegiatan pendidikan formal berlangsung pada siang hari, sedangkan pengajian kitab dilaksanakan pada malam hari.

Biaya tempat tinggal, konsumsi, listrik, penatu, serta operasional guru malam menjadi komponen yang perlu diperhitungkan dalam bantuan operasional satuan pendidikan.

"Sebenarnya tergantung ukuran gratisnya, apakah SPP-nya saja yang gratis, atau mencakup kebutuhan boarding-nya? Santri di pondok pesantren itu tinggal di asrama, ada biaya listrik, laundry, makan malam, dan kebutuhan sekolah malam dari maghrib sampai subuh. Ini yang kami harapkan masuk dalam pendalaman perhitungan agar kebijakan bantuan tepat guna," tutur Nasaruddin.

Nasaruddin juga menjelaskan bahwa sejumlah lembaga pendidikan swasta di bawah Kementerian Agama bertahan melalui subsidi silang, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pemanfaatan wakaf dan dana abadi. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan afirmatif dan penyesuaian pembiayaan antarsatuan pendidikan keagamaan. Selain pembiayaan pendidikan, pemerintah membahas penataan mekanisme kerja dan kesejahteraan guru non-ASN sebagai bagian dari persiapan kebijakan.

Sugiono menekankan bahwa perluasan akses belajar perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga pengajar. "Kita tidak bisa bicara soal terwujudnya manusia unggul jika masih ada anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk belajar, atau jika kesejahteraan gurunya belum terjamin. Sinergi ini adalah kunci agar eksekusi kebijakan ke depan benar-benar siap, terukur, dan berkeadilan bagi siswa maupun tenaga pengajarnya," kata Sugiono.

Sugiono meminta seluruh kementerian teknis menyelesaikan simulasi berbagai skenario pembiayaan dalam waktu satu minggu. Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.