Lestari Dorong Penjurusan IPA IPS dan Bahasa Lebih Adaptif

Rencana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat perhatian Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan kesiapan sekolah, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, serta bimbingan karier sebelum kebijakan diterapkan, seperti dilansir dari Medcom, Jumat (6/11/2026). Kebijakan tersebut diumumkan Kemendikdasmen sebagai upaya memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pemerintah menilai penguasaan materi dasar mahasiswa baru selama ini belum memenuhi harapan sejumlah perguruan tinggi. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa penerapan kembali penjurusan diharapkan dapat memperkuat fondasi pengetahuan peserta didik. Dengan demikian, siswa memiliki bekal akademik yang lebih sesuai dengan bidang studi lanjutan.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai kebijakan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan masa kini. Menurutnya, pembagian jurusan tidak boleh hanya menjadi mekanisme administratif untuk mengelompokkan siswa berdasarkan bidang pelajaran.

"Penjurusan bukan tujuan akhir. Ia adalah instrumen yang harus dirancang agar lulusan SMA punya bekal relevan, baik untuk melanjutkan studi maupun masuk dunia kerja," kata Lestari dalam keterangannya. Besarnya jumlah sekolah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 14.810 SMA pada tahun ajaran 2025/2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan akan menjangkau ribuan sekolah dengan kondisi dan kemampuan fasilitas yang berbeda. Ketersediaan guru sesuai bidang studi, laboratorium, serta perangkat pembelajaran menjadi bagian penting dalam persiapannya. Rerie mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat sekolah. Tanpa dukungan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai, tujuan penguatan kompetensi siswa berpotensi tidak tercapai.

"Keberhasilan penjurusan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa guru yang terlatih, laboratorium yang memadai, dan bimbingan karier yang kuat, penjurusan berisiko hanya menjadi pengelompokan administratif," ujar Lestari, anggota Komisi X DPR RI. Selain kesiapan fasilitas, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian dalam penyusunan sistem pembelajaran.

Lestari menilai perubahan kebutuhan keterampilan harus tercermin dalam materi pendidikan di tingkat SMA. Ia mendorong penguatan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital tanpa mengurangi penguasaan ilmu dasar. Siswa juga dinilai perlu memperoleh kesempatan mempelajari pengetahuan dari berbagai bidang.

"Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa bisa menjadi pintu masuk penguatan kompetensi. Tetapi harus ada ruang bagi siswa untuk belajar lintas bidang, mengenal teknologi, dan memahami konteks sosial. Sistem pendidikan nasional harus akomodatif terhadap perubahan, bukan resisten," tegasnya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan, Lestari meminta Kemendikdasmen melakukan pemetaan kesiapan sekolah sebelum tahun ajaran 2027/2028. Pemetaan tersebut perlu mencakup ketersediaan guru mata pelajaran, laboratorium, dan perangkat pembelajaran. Penguatan layanan konseling karier juga menjadi salah satu langkah yang didorong.

Melalui layanan tersebut, siswa diharapkan memahami konsekuensi pemilihan jurusan terhadap pilihan pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan setelah lulus. Selain itu, Lestari meminta evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala dengan melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai diperlukan agar pelaksanaan penjurusan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan.

"Jangan sampai kebijakan ini berhenti di kertas. Guru harus siap, sekolah harus siap, dan yang terpenting, siswa mendapat pemahaman yang utuh tentang pilihan yang mereka ambil," ujar Rerie.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempersiapkan lulusan SMA. Penguatan akademik perlu berjalan bersama kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. "Negara harus hadir memastikan pendidikan menjadi jembatan masa depan.

Penjurusan hanyalah alat. Terpenting adalah memastikan setiap anak tumbuh menjadi generasi yang kompeten dan berdaya saing," pungkas Rerie.