Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Perusahaan Tersangka Karhutla

Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menetapkan 245 orang dan 20 perusahaan sebagai tersangka. Bareskrim Polri masih mengembangkan penyidikan terhadap sejumlah laporan yang berkaitan dengan kasus tersebut, dilansir dari Nasional. Dari total 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 4 perusahaan Penanam Modal Asing dan 16 perusahaan dalam negeri.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang terus dilakukan kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan penanganan perkara ini disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Senin (2/11/2026).

Menurut Johnny, sejumlah laporan polisi sudah memasuki tahap I. Pada tahapan tersebut, penyidik Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara sebelum proses penanganan dilanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara penyidik dan Kejaksaan masih berlangsung. Kelengkapan administrasi perkara menjadi bagian yang sedang diproses agar penanganannya dapat mencapai tahap P21. “Dalam proses penanganannya, sebagian perkara sudah memasuki tahap I dan saat ini penyidik terus berkoordinasi dengan Kejaksaan agar proses pemberkasan dapat berjalan hingga P21,” ujar Johnny.

Penyidikan Karhutla Masih Berlangsung

Selain memproses perkara yang sudah berjalan, kepolisian juga terus melakukan pengembangan terhadap laporan polisi yang telah diterima. Dengan demikian, penanganan kasus karhutla belum dinyatakan selesai dan kegiatan penyelidikan masih dilakukan di lapangan. Pengembangan penyidikan tersebut turut memengaruhi jumlah perkara yang ditangani. Polri menyebut laporan polisi dapat bertambah seiring ditemukannya perkembangan baru dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Kondisi serupa juga berlaku terhadap jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Angka 245 orang dan 20 perusahaan yang telah diumumkan masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti hasil pengembangan setiap perkara. Johnny menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka yang sudah diumumkan.

Penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan yang sedang ditangani. “Proses penanganannya masih terus berjalan. Jumlah laporan polisi bertambah dan tersangka juga terus bertambah seiring dengan pengembangan yang dilakukan penyidik,” jelasnya.

Kewenangan Polri dalam Penanganan Perusahaan

Dalam perkara yang melibatkan korporasi, penanganan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses pidana. Terdapat pula kemungkinan penerapan sanksi administratif maupun langkah hukum perdata terhadap perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla.

Namun, Johnny menjelaskan bahwa kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara tersebut memiliki batasan. Polri menjalankan tugasnya pada aspek tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, penanganan pidana terhadap pihak yang diduga terlibat menjadi fokus penyidik kepolisian.

Sementara itu, penerapan sanksi di luar proses pidana ditangani oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan sesuai bidang masing-masing. Pembagian kewenangan tersebut mencakup penanganan administratif dan langkah lain yang berada di luar proses penyidikan pidana. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kementerian serta lembaga terkait yang bekerja sesuai otoritasnya.

“Polri berfokus pada penanganan tindak pidananya. Untuk sanksi lainnya, termasuk sanksi administratif dan langkah penanganan di luar proses pidana, menjadi kewenangan kementerian dan lembaga lintas sektoral yang memiliki otoritas,” pungkas Johnny.

Dengan demikian, penanganan kasus karhutla mencakup proses penyidikan pidana oleh Polri serta kewenangan kementerian dan lembaga lain dalam menerapkan langkah administratif maupun penanganan di luar jalur pidana.