Kemenhut Tetapkan Dua Perusahaan Tersangka Karhutla

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mendalami bukti keterlibatan kedua perusahaan dalam kebakaran kawasan hutan, dilansir dari Nasional pada Minggu (1/11/2026).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.

Menurut Dwi, penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri dan mengacu pada komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menegakkan hukum tanpa membedakan pihak yang terlibat.

"Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan," ujar Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Salah satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, PT GAP, merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Singapura. Perusahaan tersebut disangkakan terlibat dalam tindak pidana kehutanan terkait kebakaran perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada 2025 dan 2026 dengan luas mencapai 901,4 hektare. Penyidikan perkara PT GAP dimulai pada 9 September 2026, sementara penghitungan kerugian ekologis masih berlangsung.

Dwi menegaskan bahwa status perusahaan sebagai penanam modal asing tidak memengaruhi proses penegakan hukum. Ketentuan hukum yang berlaku tetap diterapkan kepada seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

"Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing," ujar Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Sementara itu, PT MAP menjadi tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar areal kerjanya. Lokasi kejadian berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.

Penyidikan perkara PT MAP telah berlangsung sejak 20 Mei 2026. Berdasarkan keterangan Kemenhut, penghitungan nilai kerugian akibat perkara tersebut masih dalam proses.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menjelaskan, penetapan kedua perusahaan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami berbagai alat bukti. Pemeriksaan mencakup aktivitas di lokasi kebakaran, kewajiban hukum perusahaan, serta dugaan tindakan atau kelalaian yang berkontribusi terhadap kebakaran.

"Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing," ujar Rudianto Saragih Napitu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana korporasi, terdapat 15 subjek hukum perusahaan dengan tahapan penanganan yang berbeda.

Rinciannya, sebanyak 11 korporasi masih menjalani penyidikan umum, dua perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua perusahaan lainnya telah mencapai tahap berkas lengkap.

Selain proses penyidikan oleh Kemenhut, empat perusahaan yang sebelumnya dikenai sanksi pembekuan juga diproses secara pidana oleh Bareskrim Polri.

Dalam jalur administratif, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan berupa pencabutan, pembekuan, dan pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lainnya masih menjalani proses pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan kehutanan.