Istana dan Gerindra Desak Polisi Usut Dugaan Makar Penyadapan Prabowo

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru. Istana, Kementerian Hukum, dan Partai Gerindra meminta kepolisian mendalami kemungkinan tindak pidana makar karena tindakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan kepala negara serta mengganggu jalannya pemerintahan.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Selain Listyo, dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiganya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia, ujar Asep Safrudin.

Menurut keterangan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026. Selain Presiden, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat disebut menjadi sasaran penyadapan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum memperoleh informasi terperinci mengenai motif maupun keseluruhan rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki. Ia menyebut penyidik kepolisian masih mengembangkan perkara tersebut.

Secara detail belum karena masih proses yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan kepada teman-teman media dan masyarakat, ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengakui pemerintah mempertanyakan alasan penyadapan karena sasaran yang diduga terlibat mencakup kepala negara, menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.

Belum, tetapi bahwa ada proses dan ini kepala negara, kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai termasuk tokoh-tokoh ormas. Ini tentunya membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan, ini tujuannya untuk apa, tetapi secara lengkap dan detail itu kita tunggu dari proses penyidikan, ujar Prasetyo.

Ia menilai perkara tersebut berpotensi masuk kategori makar dan membahayakan kepentingan negara. Menurut Prasetyo, informasi sensitif yang berkaitan dengan pimpinan negara dapat menimbulkan risiko terhadap kepentingan serta kedaulatan nasional.

Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara, ujar Prasetyo.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Prasetyo juga menjelaskan bahwa informasi yang dimiliki pemerintah masih menunggu hasil penyidikan untuk memastikan motif dan tujuan tindakan tersebut.

Karena kalau sudah berbicara pimpinan negara, di situ banyak informasi yang sangat sensitif, yang itu akan membahayakan. Bisa jadi informasi sensitif itu membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara, ujar Prasetyo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidik mulai mendalami kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden. Dugaan tersebut berkaitan dengan potensi terganggunya kemampuan kepala negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Unsur-unsurnya itu memang mulai mengarah ke sana walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tetapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar, ujar Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menjelaskan bahwa dugaan tersebut tidak serta-merta berarti terdapat rencana pembunuhan. Penyidik justru sedang menelusuri kemungkinan adanya tujuan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan.

Kalau dikatakan membunuh rasanya setidaknya, tetapi mengarah kepada suatu keinginan untuk melumpuhkan. Karena jika presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami oleh para penyidik sekarang ini, ujar Yusril.

Menurut Yusril, pengembangan perkara telah membawa penyidik menelusuri motif, sasaran, dan tujuan penyadapan. Ia menyebut perkembangan tersebut membuka kemungkinan penerapan ketentuan makar dalam KUHP Nasional.

Ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, ujar Yusril.

Yusril menegaskan bahwa penggunaan pasal penyadapan dan intersepsi elektronik pada tahap awal tidak menutup kemungkinan penerapan pasal pidana lainnya. Penetapan tersangka sebelumnya dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik.

Jadi ingin saya jelaskan bahwa itu tidak berarti bahwa kami mengatakan tidak makar. Ada yang menyimpulkan seperti itu, tetapi penjelasan kami adalah bahwa belum digunakan pasal-pasal lain kecuali pasal-pasal tentang penyadapan dan pasal-pasal intersepsi elektronik, ujar Yusril.

Ia turut menjelaskan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk perbuatan dengan maksud merampas kemerdekaan atau membuat pimpinan negara tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 191, ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Yusril menyebut penyidik masih mendalami kemungkinan penerapan ketentuan tersebut.

Dari kalangan politik, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya unsur makar di balik dugaan penyadapan. Ia menilai tindakan terhadap Presiden dapat menunjukkan persoalan serius dalam kedisiplinan dan kepatuhan terhadap struktur komando.

Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi, ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).

Sugiono menilai penyidik perlu memeriksa seluruh unsur pidana yang mungkin terpenuhi berdasarkan bukti dalam perkara tersebut.

Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden, ujar Sugiono.

Meski meminta pengusutan menyeluruh, Sugiono mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kita tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri, ujar Sugiono.

Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan penetapan tiga perwira tinggi sebagai tersangka tidak mengganggu soliditas internal kepolisian. Menurut keterangan Polri dalam pemberitaan CNBC Indonesia, pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal dan upaya menjaga integritas institusi.

Dalam penanganan awal, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman delapan tahun.