Wamendikdasmen Minta Dewan Pendidikan Aktif Bahas RUU Sisdiknas

Keterlibatan masyarakat menjadi perhatian penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mendorong Dewan Pendidikan mengambil peran aktif dalam pembahasannya, dilansir dari Detikcom.

Partisipasi tersebut diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya menyatukan aturan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata sektor pendidikan. Dewan Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dinilai memiliki peran dalam menyampaikan masukan yang relevan bagi penyempurnaan rancangan undang-undang.

RUU Sisdiknas dirancang melalui penggabungan tiga undang-undang yang selama ini mengatur bidang pendidikan. Ketiganya mencakup Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Penyatuan ketiga regulasi tersebut diarahkan untuk membangun kerangka hukum pendidikan nasional yang lebih terpadu. Dalam prosesnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar penyusunan kebijakan mempertimbangkan beragam persoalan yang dihadapi dunia pendidikan.

Atip menekankan bahwa partisipasi publik merupakan unsur penting dalam pembentukan undang-undang. Keterlibatan masyarakat, termasuk Dewan Pendidikan, perlu menghasilkan masukan yang substantif dan bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi.

"Salah satu yang sangat penting, bahkan akan menjadi pilar prasyarat menjadi Undang-Undang yang benar, adalah adanya partisipasi masyarakat dalam artian luas, termasuk di dalamnya tentunya adalah Dewan Pendidikan. Sehingga menguatkan apa yang disebut sebagai meaningful participation. Artinya meaningful di sini harus dimaknai sebagai kontribusi substantif, bukan kontribusi basa-basi pendidikan," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (15/10/2026).

Menurut Atip, kontribusi masyarakat perlu disalurkan melalui berbagai masukan yang sesuai dengan persoalan pendidikan. Pemerintah daerah bersama Dewan Pendidikan dan unsur masyarakat lainnya memiliki posisi penting untuk membantu memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu merespons tantangan di lapangan.

Tantangan pendidikan yang perlu diperhatikan

Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional. Di antaranya adalah pengalokasian anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, kepastian status tenaga pendidik, serta pengembangan kompetensi para guru.

Selain persoalan sumber daya manusia dan pendanaan, perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) turut menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan. Berbagai isu tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pendidikan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi.

Masukan dari Dewan Pendidikan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan di tingkat daerah. Dengan keterlibatan tersebut, pembahasan RUU Sisdiknas dapat mempertimbangkan kondisi pendidikan yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

Dewan Pendidikan daerah diminta berkontribusi

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Nanang Sofyan Hambali, menilai keikutsertaan Dewan Pendidikan kabupaten dan kota diperlukan dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menyampaikan pandangan agar rancangan undang-undang benar-benar memperhatikan kepentingan dunia pendidikan.

"Dewan Pendidikan di kabupaten/kota jangan diam, harus berpartisipasi, berkontribusi bagaimana agar RUU yang dirancang oleh DPR betul-betul menghasilkan RUU yang memiliki kepentingan untuk dunia pendidikan secara nyata," ujar Nanang.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Joko Riyanto. Ia menginginkan agar keberadaan Dewan Pendidikan tetap tercantum dalam RUU Sisdiknas, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Harapannya di RUU nanti tetap ada di dalamnya baik Dewan Pendidikan provinsi maupun Dewan Pendidikan kabupaten/kota karena Dewan Pendidikan ini adalah suatu wadah orang-orang ikhlas untuk kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Joko.

Keberadaan Dewan Pendidikan di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan regulasi tersebut. Bagi para perwakilan Dewan Pendidikan, keterlibatan lembaga ini penting untuk menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus memperjuangkan kepentingan pendidikan dalam kebijakan nasional.