Asadiktisi Usulkan Perubahan Aturan Pendanaan dan Tata Kelola Kampus

Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (Asadiktisi) mengusulkan sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk memperkuat akuntabilitas perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), menjamin pemerataan pendanaan kampus, mengatur penggunaan kecerdasan artifisial, dan memperluas program studi di perguruan tinggi keagamaan. Dilansir dari Detikcom, usulan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Asadiktisi Prof Dr Susanto, MA dalam keterangan pada Jumat (23/10/2026).

Susanto menyampaikan usulan itu dalam Diskusi Nasional bertajuk Arah Baru Pendidikan Tinggi Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam RUU Sisdiknas. Forum tersebut dihadiri pimpinan perguruan tinggi, guru besar, serta akademisi dari berbagai kampus negeri dan swasta.

Dalam tata kelola PTNBH, Asadiktisi meminta agar otonomi perguruan tinggi tidak mengurangi tanggung jawab negara untuk menyediakan pendanaan pendidikan tinggi. Organisasi tersebut juga menilai uang kuliah mahasiswa tidak seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan operasional kampus.

Susanto menekankan pentingnya dukungan anggaran negara yang memadai, transparansi penggunaan dana, serta pengawasan terhadap penetapan uang kuliah tunggal (UKT).

"Negara wajib menjamin dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, disertai transparansi penggunaan anggaran serta pengawasan penetapan UKT agar tetap terjangkau dan berkeadilan," ujar Susanto.

Asadiktisi juga mengusulkan agar penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan kapasitas dosen, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan layanan akademik. Menurut Susanto, penerimaan mahasiswa tidak semestinya hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perguruan tinggi.

Ia menilai pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah komersialisasi pendidikan, mempertahankan mutu akademik, dan memastikan otonomi kampus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Karena seharusnya pendidikan tinggi harus dikelola sebagai industri kemuliaan, bukan industri komersial yang berorientasi keuntungan," kata Susanto, mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain tata kelola kampus negeri berbadan hukum, Asadiktisi mendorong kesetaraan kesempatan bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam memperoleh pendanaan negara. Usulan tersebut mencakup pembiayaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dosen, dan pembangunan infrastruktur.

Susanto meminta mekanisme pendanaan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada perguruan tinggi swasta yang memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

"Mekanismenya transparan dan akuntabel, termasuk afirmasi bagi PTS yang memperluas akses pendidikan tinggi dan melayani kelompok masyarakat rentan," ujar Susanto, Guru Besar dalam Bidang Ilmu Strategi Pembelajaran Pendidikan Islam di Universitas PTIQ Jakarta.

Dalam aspek integritas akademik, Asadiktisi mengusulkan agar RUU Sisdiknas mengatur penggunaan kecerdasan artifisial atau AI dalam pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan penilaian akademik. Penggunaannya perlu mengikuti prinsip transparansi, tanggung jawab, dan etika keilmuan.

Pengaturan tersebut juga diusulkan mencakup pencegahan plagiarisme, fabrikasi dan manipulasi data, pencantuman kontribusi AI secara proporsional, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Asadiktisi menilai ketentuan etika diperlukan untuk menjaga integritas akademik tanpa menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Usulan lainnya menyasar Pasal 118 ayat (4) RUU Sisdiknas mengenai proporsi program studi di luar rumpun ilmu agama pada perguruan tinggi keagamaan. Asadiktisi mengusulkan agar batas maksimalnya ditinjau kembali dan dinaikkan dari 20% menjadi 50% dari keseluruhan program studi.

Menurut Susanto, perubahan tersebut diperlukan agar ketentuan baru tidak lebih membatasi dibandingkan aturan sebelumnya. Perluasan proporsi program studi juga dinilai dapat mendukung integrasi keilmuan, pengembangan akademik, dan peningkatan kontribusi perguruan tinggi keagamaan negeri, termasuk PTKN dan PTKIN, tanpa menghilangkan mandat keagamaannya.