Itje Chodidjah Kritik Wacana Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas

Wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 mendapat perhatian pengamat pendidikan Itje Chodidjah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kompetensi guru, kondisi sekolah, serta pemenuhan standar nasional pendidikan, dilansir dari Detikcom pada Sabtu (10/10/2026).

Itje menegaskan bahwa selama ini tidak ada aturan yang melarang sekolah menahan kenaikan kelas siswa. Menurutnya, anggapan bahwa Kurikulum Merdeka mewajibkan seluruh murid naik kelas merupakan penafsiran yang keliru terhadap ketentuan kurikulum.

Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan pendidikan harus didasarkan pada isi aturan secara menyeluruh, bukan sekadar menafsirkan istilah yang digunakan dalam nama kurikulum.

"Selama ini tidak pernah ada aturan yang melarang anak nggak naik kelas tuh nggak ada. Jadi, coba ditelusuri nggak pernah ada," ujar Itje Chodidjah kepada Detikcom.

Mantan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO itu juga menyoroti anggapan bahwa kata merdeka dalam Kurikulum Merdeka berarti siswa bebas naik kelas tanpa mempertimbangkan capaian pembelajaran.

"Membaca Kurikulum Merdeka kok tiba-tiba menafsirkan bahwa anak-anak merdeka boleh naik kelas. Baca, baca isinya kurikulum. Tahu nggak isinya?

Kalau ngga tahu isinya, jangan mengasumsikan bahwa Kurikulum Merdeka menyebabkan sekolah menaikkan semua anak. Nggak ada," ujar Itje.

Menurut Itje, Kurikulum Merdeka memiliki landasan yang sejalan dengan kurikulum sebelumnya, termasuk Kurikulum 2006-2013 atau KTSP. Sekolah dapat menyusun kurikulum sendiri, tetapi penyusunannya harus tetap mengacu pada kompetensi nasional yang ditetapkan dalam kurikulum nasional.

Ia menekankan pentingnya menerjemahkan kompetensi nasional menjadi tujuan pembelajaran yang terstruktur dan berurutan agar proses belajar dapat mendukung kemampuan siswa.

"Ini yang seharusnya menjadi pemikiran, bagaimana sekolah mencacah dari kompetensi nasional yang diharapkan menjadi tujuan pembelajaran yang terstruktur dan berurutan, sehingga memampukan anak murid," sambung Itje.

Itje juga mengingatkan bahwa sistem pendidikan Indonesia telah menerapkan pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sejak 2003. Pendekatan tersebut tidak hanya menekankan penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pencapaian kompetensi oleh siswa.

Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan tenaga pendidik sebelum sekolah menerapkan keputusan yang berpotensi membuat siswa tidak naik kelas.

"Nah, apakah sudah dipastikan bahwa setiap guru kita mampu mencapai kompetensi yang ada sebelum guru cuma bisa bilang bahwa anak-anak harus diberi hukuman untuk tidak naik kelas," ujar Itje.

Ia menilai pengumuman wacana tersebut dalam sebuah acara besar berisiko mengalihkan perhatian dari persoalan pendidikan yang lebih mendasar. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pemenuhan delapan standar nasional pendidikan sebelum mengambil kebijakan yang berdampak pada siswa.

"Mengumumkan hal yang akan merugikan anak, kok kaya ada selebrasi gitu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang merupakan kemunduran. Tidak melihat pendidikan secara keseluruhan, tidak melihat apakah delapan setandar (8 standar nasional pendidikan Indonesia) ini terpenuhi atau tidak," ujar Itje.

Selain persoalan kurikulum dan kompetensi guru, Itje mengingatkan bahwa kegagalan siswa dalam pembelajaran tidak selalu disebabkan oleh kemampuan individu. Kondisi lingkungan sekolah dan cara guru memahami kebutuhan murid juga dapat memengaruhi hasil belajar.

"Tidak karena anaknya bodoh, tetapi karena mungkin ekosistem sekolah yang kurang sehat juga menyumbang sangat besar terhadap kegagalan anak," ungkap Itje.

Ia menjelaskan bahwa lingkungan belajar yang tidak sehat dapat muncul ketika guru tidak memahami karakteristik siswa dan mengajar hanya berdasarkan pendekatan yang dianggap sesuai oleh guru sendiri. Sebelum mengajar, guru perlu menganalisis kelebihan dan kekurangan murid serta memahami tujuan kurikulum yang digunakan.

Itje turut menyoroti pentingnya kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, kemampuan pendidik dalam menguasai materi dan menyampaikannya secara tepat perlu menjadi perhatian sebelum sekolah memutuskan bahwa seorang siswa belum layak naik kelas.

"Gurunya diberi kesempatan untuk belajar nggak? Agar supaya ketika masuk kelas bisa memastikan bahwa semua anak punya kesempatan belajar. Bukan hanya ngajarin anak-anak yang sudah pinter aja," tegas Itje.