Mendikdasmen Terapkan Aturan Tidak Otomatis Naik Kelas pada 2027

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan memberlakukan kebijakan baru mengenai kenaikan kelas siswa mulai tahun ajaran 2027/2028. Aturan yang mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto ini menghapus sistem kenaikan kelas secara otomatis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dilansir dari Detikcom, Mu'ti menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Koordinasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI) di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Menurut Mu'ti, penentuan kenaikan kelas akan mempertimbangkan dua aspek utama, yakni pencapaian akademik dan penilaian nonakademik. Aspek kedua mencakup karakter, perilaku, serta akhlak mulia peserta didik.

"Kami akan menerapkan kebijakan tidak otomatis naik kelas sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran," tutur Abdul Mu'ti selaku Mendikdasmen.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi siswa tidak hanya berorientasi pada hasil belajar di bidang akademik. Pembentukan karakter juga menjadi bagian dari tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Nanti tidak otomatis naik kelas itu tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tapi juga kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan perilaku, kaitannya dengan akhlak mulia. Karena pendidikan itu kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses yang kita selenggarakan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia," ujar Mu'ti.

Dalam penjelasannya, Mu'ti juga menghubungkan kebijakan tersebut dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kejujuran. Presiden sebelumnya menyoroti bahwa kecerdasan perlu disertai perilaku yang jujur. "Bapak Presiden dalam pidato beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada orang pintar tapi tidak jujur, lebih baik tidak begitu pintar tapi jujur. Walaupun yang lebih baik adalah pintar dan jujur, yang hancur adalah sudah tidak pintar, tidak jujur," beber Mu'ti.

Untuk mekanisme penilaian, Mu'ti menjelaskan bahwa keputusan kenaikan kelas tetap dilakukan melalui rapat bersama seluruh guru di masing-masing sekolah. Proses tersebut tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling (BK). Dengan mekanisme tersebut, catatan akademik dan penilaian perilaku siswa akan menjadi bagian dari pertimbangan bersama.

Keputusan akhir tetap berada dalam forum rapat guru, bukan ditentukan berdasarkan satu jenis penilaian saja. "Kalau selama ini kan penetapan itu dilaksanakan melalui rapat bersama guru, di situlah nanti tidak hanya guru wali, tapi semua guru. Tapi nanti teknisnya akan diatur dengan peraturan menteri," kata Mu'ti.

Ketentuan lebih terperinci mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen). Aturan resmi itu akan menjadi dasar teknis penerapan kebijakan tidak otomatis naik kelas pada tahun ajaran 2027/2028.