Kemenag Kaji Aturan Siswa Madrasah Tidak Otomatis Naik Kelas

Kementerian Agama mengkaji kemungkinan penerapan aturan siswa tidak otomatis naik kelas di madrasah setelah wacana Kemendikdasmen muncul. Dilansir dari Detikcom, Dirjen Pendis Kemenag Amien Suyitno menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Amien menyebut kebijakan tersebut masih berada dalam tahap kajian. Jika diterapkan, aturan itu berpotensi diselaraskan antara satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag.

"Pertama, itu masih kajian, ya. Jadi masih kajian, masih terlalu dini saya ingin mengomentari, tapi bahwa nanti pasti akan diorkestrasi dengan Pak Menteri Dikdasmen dengan kita semua lewat Pak Menko PMK (Mengeri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," ujar Amien Suyitno, Dirjen Pendis Kemenag.

Amien menjelaskan pembahasan kebijakan strategis pendidikan biasanya dilakukan bersama melalui Kemenko PMK. Ia menyebut tim pakar masih menyusun kajian terkait wacana tersebut.

"Karena yang saya pahami itu baru kajian dari tim pakar yang nantinya pasti akan bersama-sama kita kaji. Biasanya kita selalu mengorkestrasi setiap kebijakan strategis seperti itu di Menko PMK," ujar Amien Suyitno, Dirjen Pendis Kemenag.

Untuk aturan kenaikan kelas, Amien menyatakan madrasah selama ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan Kemenag dalam sejumlah aspek juga mengacu pada aturan yang sama dengan Kemendikdasmen.

"Yang namanya madrasah ini taat asas dengan Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas yang tentu saja dalam banyak hal kebijakan ini mengacu pada kebijakan yang sama-sama kita ikuti dari Dikdasmen," ujar Amien Suyitno, Dirjen Pendis Kemenag.

Amien menambahkan, acuan bersama juga berlaku untuk standardisasi kompetensi dan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Kemenag menyatakan tetap mengikuti regulasi dan turunannya dalam kebijakan pendidikan.

"Baik itu terkait dengan apa, persoalan standardisasi kompetensinya, termasuk juga bila sekarang ada TKA dan seterusnya. Jadi kita dalam hal ini mengacu pada regulasi yang sama-sama kita anut, yaitu Undang-Undang 20/2003 dan turunan-turunannya yang sebagian besar itu berasal dari Permendikdasmen," ujar Amien Suyitno, Dirjen Pendis Kemenag.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin menyatakan penyusunan penguatan mekanisme siswa tidak otomatis naik kelas ditargetkan selesai pada 2027.

"Dalam prosesnya, kami terus membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan serta memperhitungkan kesiapan sekolah, guru, murid, dan orang tua," ujar Toni Toharudin, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.