Industri Mobil Listrik Butuh Insentif untuk Perkuat Komponen Lokal

Pengembangan industri mobil listrik di Indonesia masih menghadapi kendala biaya produksi dan terbatasnya permintaan pasar. Dilansir dari Detik Oto, insentif pemerintah dinilai diperlukan untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik sekaligus mendorong investasi dan memperkuat rantai pasok komponen dalam negeri.

Prabowo Kartoleksono, Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, menilai bertambahnya jumlah mobil listrik asal China di pasar domestik belum cukup untuk mempercepat pertumbuhan industri komponen lokal. Sebagian besar kebutuhan komponen kendaraan tersebut masih dipenuhi melalui impor.

Kondisi itu menjadi tantangan bagi target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60% pada tahun depan. Meskipun pemasok komponen tingkat pertama dan kedua telah tersedia, biaya produksi masih menjadi kendala karena volume produksi belum memadai untuk mencapai skala ekonomi.

Dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi, di Jakarta (20/10/2026), Prabowo menjelaskan bahwa keberadaan pemasok saja belum menjamin industri dapat beroperasi dengan biaya yang kompetitif.

"Vendor tier 1 dan tier 2 sebenarnya sudah ada, tetapi persoalannya biaya. Skala ekonomi kita belum tercapai," ungkap Prabowo.

Salah satu hambatan utama terletak pada penjualan mobil listrik yang belum cukup besar untuk menopang produksi komponen secara ekonomis. Prabowo menyebut pangsa penjualan mobil listrik saat ini masih sekira 16% dari total penjualan kendaraan yang mencapai sekitar 800 ribu unit.

Menurutnya, industri membutuhkan peningkatan volume produksi dan penjualan agar pemasok dapat menekan biaya. Bahkan, kapasitas produksi 250 ribu unit mobil listrik per tahun baru menjadi tahap awal bagi industri untuk mencapai skala ekonomi yang dibutuhkan.

Besarnya potensi permintaan menjadi pertimbangan penting bagi investor sebelum menanamkan modal. Tanpa kepastian jumlah kendaraan yang dapat dipasarkan, pengembangan fasilitas produksi dan jaringan pemasok berisiko tidak memberikan hasil usaha yang diharapkan.

Prabowo menggambarkan pertimbangan tersebut melalui pernyataannya mengenai keputusan investasi.

"Investor pasti bertanya, berapa banyak kendaraan yang bisa dijual? Kalau penjualannya masih rendah, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi dan mengembangkan jaringan pemasok," ujarnya.

Ia menilai kesiapan industri tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pasar menyerap produk. Selama permintaan belum mencukupi, peningkatan kapasitas manufaktur dan pengembangan pemasok lokal masih menghadapi tantangan.

"Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaannya, industri udah siap? Siap dan tidak siap. Tidak siapnya kenapa?

Karena demand-nya belum cukup. Nah, jadi kita biasanya kalau industri seperti itu di negara-negara lain, EV itu masuk ke dalam satu stage dulu," terang Prabowo.

Menurut Prabowo, pembentukan pasar perlu didorong sebelum industrialisasi diperluas. Insentif dan subsidi menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memperbesar permintaan sehingga kegiatan produksi memiliki basis konsumen yang lebih memadai.

"Namanya demand creation. Demand creation ini gimana caranya? Insentif, subsidi.

Untuk membuat market-nya besar. Dengan market-nya besar dulu, baru kita masuk ke industrialisasinya. Nah, kenapa industrialisasi?

Karena orang masuk ke bisnis kan untuk cari untung," bilang dia.

Pemerintah membahas insentif kendaraan elektrifikasi

Selain dukungan untuk mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), pemerintah juga membahas kemungkinan pemberian insentif bagi jenis kendaraan elektrifikasi lainnya. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan fasilitas nonfiskal untuk mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV).

Usulan tersebut mencakup pengecualian dari aturan ganjil-genap di kota tertentu, penyediaan tempat parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkannya. Sarmuji menyampaikan gagasan itu setelah bertemu dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10), sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menperin Sarmuji.

Menurut Sarmuji, peningkatan produksi dan pemasaran kendaraan elektrifikasi berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi. Penggunaan kendaraan tersebut juga dinilai dapat membantu menekan emisi.

"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," jelasnya.

Pemerintah tidak berencana menyamaratakan besaran insentif untuk seluruh jenis kendaraan. Sarmuji menyatakan bahwa perbedaan keringanan pajak tetap dimungkinkan, selama dukungan yang diberikan dapat membantu pertumbuhan industri dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara.

"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," ungkap Sarmuji.

Perumusan insentif tersebut ditargetkan untuk diupayakan pada tahun ini. Sarmuji menyebut kenaikan harga BBM sebagai momentum untuk memperkuat industri kendaraan berbasis baterai melalui dukungan terhadap beragam teknologi elektrifikasi.

"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," tegasnya.