Pelaku Industri Usulkan Insentif Nonfiskal Motor Listrik

Pelaku industri kendaraan listrik mendorong pemerintah menghadirkan insentif nonfiskal untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik di Indonesia. Usulan yang disampaikan dalam detikcom Leaders Forum di Jakarta pada 20 Oktober 2026 itu mencakup parkir gratis, akses jalur tertentu, dan pembentukan kawasan khusus kendaraan listrik.

Dilansir dari Detik Oto, CEO ALVA Purbaya Pantja menilai fasilitas tersebut dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap elektrifikasi tanpa harus bergantung pada potongan pajak atau bantuan uang. Sementara itu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengusulkan penerapan kawasan ramah kendaraan listrik pada waktu tertentu.

Purbaya menyampaikan bahwa pelaku industri juga dapat memberikan masukan mengenai kebijakan nonfiskal untuk mendukung perkembangan program elektrifikasi kendaraan. Menurutnya, fasilitas sederhana dapat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Sebagai salah satu pemangku kepentingan, kami juga bisa mengusulkan konsep-konsep yang berkaitan dengan insentif nonfiskal. Kira-kira, apa yang bisa dilakukan dari sisi nonfiskal untuk mendukung elektrifikasi agar program pemerintah terus berkembang," ujar Purbaya dalam forum bertajuk Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi.

Salah satu usulan ALVA adalah memberikan fasilitas parkir gratis bagi pengguna motor listrik. Purbaya juga mencontohkan kemungkinan akses khusus bagi motor listrik di jalur tertentu, dengan pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan yang berlaku.

Ia menilai fasilitas tersebut tidak hanya memberikan kemudahan langsung bagi pengguna, tetapi juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap percepatan elektrifikasi.

"Parkir gratis untuk motor listrik, atau misalnya saat melewati Semanggi, kalau motor harus lewat terowongan, mungkin motor listrik boleh melintas melalui jalur mobil. Kelihatannya kecil, tetapi dampaknya besar, karena memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap elektrifikasi," ujar Purbaya.

Usulan pembentukan kawasan khusus kendaraan listrik turut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono. Ia mengusulkan konsep green zone, yaitu kawasan yang hanya dapat dimasuki kendaraan listrik pada jam-jam tertentu.

Prabowo mengatakan gagasan tersebut pernah disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia menyarankan kawasan percontohan di pusat kota dengan radius sekitar 3 km, termasuk area sekitar Monas yang menjadi lokasi sejumlah kantor pemerintahan.

"Kami pernah mengusulkan kepada Pak Wagub DKI, Pak Rano Karno, mengapa kita tidak membuat green zone? Tidak harus berlaku 24 jam, tetapi bisa pada jam-jam tertentu, seperti aturan ganjil genap. Di area tertentu, misalnya sekitar Monas dengan radius 3 km, kendaraan yang boleh masuk hanya kendaraan listrik, termasuk motor listrik," ujar Prabowo dalam forum yang sama.

Menurut Prabowo, pembatasan kendaraan konvensional di kawasan tersebut berpotensi mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Ia juga menilai konsep green zone dapat diterapkan di luar Jakarta, termasuk di kota-kota besar lainnya dan ibu kota provinsi.

Prabowo mengaitkan penerapan kebijakan tersebut dengan pembentukan permintaan pasar yang dibutuhkan industri kendaraan listrik untuk mempertahankan keberlangsungan usaha.

"Jadi, orang terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik. Ketika mereka beralih, volume permintaan terbentuk. Kalau permintaan terbentuk, industri bisa bertahan," tambah Prabowo.