Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Bisa Pecat Gibran Sepihak

Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memicu respons dari Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Gibran secara sepihak, meskipun muncul desakan politik terkait persoalan tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (25/10), Azis mengingatkan bahwa pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional. Menurut dia, desakan politik tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi Presiden.

Azis merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. Ia menilai ketentuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan tuntutan politik dari prosedur pemberhentian yang diatur konstitusi.

"Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak," kata Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Ia juga menolak anggapan bahwa Presiden melakukan pelanggaran konstitusional hanya karena tidak memenuhi desakan agar Gibran diberhentikan dari jabatannya.

"Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka," ujar Azis.

Dalam penjelasannya, Azis menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Menurut putusan tersebut, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.

Azis menyatakan mekanisme pemakzulan tetap tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi penerapannya harus memenuhi persyaratan konstitusional. Ia mengingatkan agar mekanisme tersebut tidak digunakan tanpa batas sebagai kelanjutan persaingan politik setelah pemilu.

"Jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu," ujar Azis.

Azis mengakui pertimbangan MK memuat persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran. Namun, ia membedakan pertimbangan hukum tersebut dari amar putusan yang, menurut keterangannya, tidak membatalkan jabatan Gibran ataupun memerintahkan pemberhentiannya.

Ia menegaskan bahwa isi putusan harus menjadi acuan dalam memahami akibat hukum suatu perkara. Menurut Azis, pihak lain tidak berwenang menambahkan perintah yang tidak tercantum dalam keputusan pengadilan.

"Tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah," ucap Azis.

Selain menyoroti aspek konstitusional, Azis meminta agar penjelasan mengenai putusan MK membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara tepat. Ia menilai pandangan ahli seharusnya memperjelas batas kewenangan setiap lembaga serta konsekuensi hukum dari putusan pengadilan.

Azis juga menyoroti pentingnya mengalihkan perhatian elite politik kepada persoalan masyarakat setelah tahapan pemilu selesai. Ia menyebut waktu yang tersita akibat ketidakpastian politik semestinya dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Waktu yang habis untuk ketidakpastian politik ialah waktu yang semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, menata pelayanan, dan menguatkan ekonomi keluarga," ujar Azis.