Gerindra Tegaskan Pemakzulan Gibran Tak Otomatis Lengserkan Prabowo

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, pada 24 Oktober 2026 menegaskan bahwa pemberhentian presiden harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan tidak dapat dilakukan hanya karena persoalan yang menyangkut wakil presiden.

Azis merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur alasan serta prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Azis, sistem presidensial Indonesia memberikan mandat kepada presiden dan wakil presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Karena itu, upaya pemberhentian kedua pejabat tersebut harus mengikuti prosedur konstitusional, bukan semata-mata tuntutan politik.

Dalam penjelasannya, Azis menyamakan proses demokrasi dengan pertandingan sepak bola yang memiliki aturan, durasi, dan perangkat pengawasan. Ia menilai perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan dengan memaksakan hasil sesuai keinginan pihak tertentu.

Azis menggambarkan prinsip tersebut melalui pernyataannya mengenai aturan demokrasi.

"Demokrasi mempunyai aturan sekaligus waktunya. Dalam sepak bola, ada durasi pertandingan, wasit, perangkat pertandingan, dan VAR," kata Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Ia juga menyoroti pandangan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut Prabowo berpotensi dimundurkan apabila Gibran tidak dimakzulkan. Azis menilai dasar pemberhentian presiden harus diperiksa berdasarkan perbuatan atau keadaan presiden sendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Azis menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut wakil presiden tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk memberhentikan presiden.

"Dasar pemberhentian Presiden RI harus diuji terhadap perbuatan atau keadaan Presiden RI sendiri menurut konstitusi. Ia tidak dapat diturunkan begitu saja dari sengketa mengenai Wapres RI," ujar Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Ia menambahkan, presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden secara sepihak demi memenuhi tuntutan kelompok tertentu. Proses pemberhentian harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku.

Perdebatan tersebut turut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukumnya, MK tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para penggugat tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. Menurut Azis, amar putusan itu tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden dan tidak memerintahkan pemberhentiannya.

Azis juga menekankan bahwa putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengesahan substantif atas seluruh persoalan pendidikan yang diperdebatkan. Ia meminta masyarakat membedakan pertimbangan hukum pengadilan dari amar putusan yang menetapkan akibat hukum suatu perkara.

Dalam penjelasannya mengenai batas penafsiran putusan, Azis menyampaikan bahwa masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang tepat mengenai ketentuan konstitusi.

"Publik perlu dibantu memahami perbedaan antara apa yang diinginkan seorang ahli dengan apa yang sungguh-sungguh diperintahkan konstitusi," ujar Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Azis turut mengingatkan para pakar hukum tata negara agar mempertimbangkan dampak penjelasan mereka terhadap pemahaman masyarakat. Ia menilai perdebatan mengenai putusan pengadilan perlu memperhatikan batas kewenangan lembaga negara dan konsekuensi hukum yang benar-benar ditetapkan.

Di sisi lain, isu pemakzulan Gibran juga menjadi perhatian dalam dinamika politik di Senayan. Laporan Beritambang.com pada 23 Oktober 2026 menyoroti langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR di tengah berkembangnya wacana pemberhentian wakil presiden.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa persoalan ijazah Gibran masih menjadi sorotan publik. Gibran dinilai tetap tenang menghadapi polemik tersebut, sementara arah dukungan politik terhadap dirinya dan sikap Prabowo menjadi bagian dari dinamika yang berkembang.

Azis mengaitkan perdebatan politik itu dengan kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan layanan publik dan kondisi ekonomi. Ia menyatakan bahwa setelah proses pemilu selesai, perhatian para elite seharusnya kembali diarahkan pada persoalan pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam pernyataan mengenai prioritas setelah kontestasi politik, Azis menyoroti penggunaan waktu dan sumber daya politik.

"Waktu yang habis untuk ketidakpastian politik ialah waktu yang semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, menata pelayanan, dan menguatkan ekonomi keluarga," ujar Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra.