PDIP Buka Dialog dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka ruang dialog untuk membahas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR RI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap tersebut di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

Hasto menilai persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Ia mengaitkan polemik itu dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta persoalan persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasto menyatakan PDIP bersedia membicarakan persoalan tersebut melalui dialog.

"Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power," ujar Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Hasto menilai persoalan itu tidak terbatas pada pelanggaran etik, tetapi juga menyangkut dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan melalui hukum.

Ia kemudian menyoroti persyaratan pendidikan minimum berupa ijazah SMA atau sederajat yang disebutnya berkaitan dengan ketentuan konstitusi.

"Di luar itu kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Menurut Hasto, polemik tersebut turut menjadi perhatian kalangan akademisi. Ia mengatakan PDIP menerima masukan dari sejumlah guru besar yang menilai persoalan itu berkaitan dengan pelanggaran etik serius dan berdampak terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Hasto juga menghubungkan persoalan etika dengan legitimasi pemimpin di hadapan masyarakat. Menurut dia, etika semestinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan mengambil sikap.

"Sehingha ke depan kita bisa mengharapkan bahwa ketika etika dilanggar, maka delegitimasi dari pemimpin itu sudah tidak lagi dimiliki di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, sikap dari seorang pemimpin," tutup Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP.

Di sisi lain, PKS telah menyatakan rencana untuk menjajaki pandangan fraksi-fraksi lain di DPR mengenai polemik ijazah Gibran. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas arahan partainya untuk menjembatani aspirasi masyarakat.

Kholid mengatakan Fraksi PKS di DPR RI akan memulai komunikasi politik dengan fraksi lain sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia juga menyebut DPR masih berada dalam masa reses ketika pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (20/10).

"DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI masih reses, kita akan tunggu nanti saat masa sidang berikutnya," kata Muhammad Kholid, Sekjen PKS.

Kholid menambahkan, partainya akan menampung berbagai pandangan mengenai persoalan tersebut, termasuk usulan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat di DPR. Menurut dia, komunikasi lintas fraksi menjadi langkah awal sebelum pembahasan lebih lanjut.

"Yang penting bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat nanti ya, kita jajaki dulu," tambah Muhammad Kholid, Sekjen PKS.