Gerindra Dalami Isu Pertemuan Tokoh Oposisi dengan Dubes Singapura

Partai Gerindra sedang menelusuri informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut berseberangan dengan pemerintah dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Pada Minggu, 25 Oktober 2026, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan bahwa pendalaman dilakukan melalui anggota partainya di Komisi I DPR RI menyusul beredarnya unggahan media sosial mengenai pertemuan tersebut.

Informasi yang beredar menyebut Saiful Mujani dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebagai dua tokoh yang diduga mendatangi kediaman Dubes Singapura di Jakarta. Namun, Dino membantah tuduhan itu dan menyatakan dirinya sedang berada di Perth, Australia, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim.

Bambang menjelaskan bahwa Gerindra sedang mencermati informasi yang beredar sebelum mengambil sikap lebih lanjut. Ia menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada Minggu, sebagaimana dilaporkan Detik.com dan Antara.

"Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya tokoh-tokoh antipemerintah bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia," ujar Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI.

Menurut Bambang, proses pendalaman dilakukan melalui anggota Gerindra yang bertugas di Komisi I DPR RI. Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik, tetapi penyampaian kritik harus berorientasi pada perbaikan.

"Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Namun, perlu ditekankan, kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain, apalagi asing," ujar Bambang.

Unggahan yang menjadi perhatian publik turut menampilkan video pagar depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Rekaman tersebut disertai keterangan bernada tuduhan, sementara nama Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal dikaitkan dengan dugaan kunjungan ke kediaman diplomat tersebut.

Dino secara terbuka menolak informasi yang menghubungkan dirinya dengan pertemuan itu. Ia menyebut unggahan tersebut sebagai informasi fiktif dan memberikan penjelasan mengenai keberadaannya pada waktu yang dipersoalkan.

"Unggahan ini fiktif dan dibuat oleh pihak yang bekerja secara tersembunyi. Pengunggah menyebut saya datang ke rumah Dubes Singapura pada hari Minggu, tampaknya untuk membangun narasi mengenai dugaan kesepakatan tertentu. Faktanya, dari Minggu hingga Selasa saya berada di Perth, Australia. Saya diundang untuk berbicara dalam konferensi perubahan iklim," kata Dino Patti Djalal.

Bantahan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap pernyataan Dino sebelumnya mengenai persoalan lain, yakni rencana reklasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam pernyataannya pada 24 Oktober 2026, Dino meminta pemerintah menanggapi evaluasi lembaga penyedia indeks tersebut melalui perbaikan, bukan konfrontasi.

MSCI mengumumkan pada 15 Oktober 2026 konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Menurut artikel opini Batara Maju Simatupang yang diterbitkan CNBC Indonesia pada 23 Oktober 2026, konsultasi itu dijadwalkan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027.

Dalam pembahasannya, MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, keandalan penghitungan saham beredar bebas atau free float, serta efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi pasar modal Indonesia.

Dino menilai MSCI merupakan organisasi nonpemerintah yang mengandalkan kepercayaan pasar dan menerapkan kriteria penilaian kepada berbagai negara. Ia memperingatkan bahwa penurunan kepercayaan pelaku usaha dapat membawa konsekuensi ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.

"Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai terlihat di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa pada pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh risiko ekonomi yang dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik. Menurut Dino, pengalaman krisis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat meluas ke berbagai sektor.

"Jika Presiden tidak menangkap gejala ini, berarti beliau tidak memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengatasi erosi kepercayaan sejak awal daripada menunggu sampai keadaan tidak tertolong lagi," kata Dino.

Dalam usulannya, Dino mendorong pemerintah mengadakan pembahasan intensif dengan MSCI untuk memperbaiki penilaian Indonesia. Ia menyebut Juni 2027 sebagai sasaran perbaikan dan mencontohkan skor Malaysia sebesar 0,92 persen serta Thailand sebesar 0,97 persen sebagai pembanding.

"Jalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target pada Juni 2027 skor Indonesia bisa kembali membaik, mudah-mudahan mengarah ke satu persen, setara dengan Malaysia yang skornya 0,92 persen atau Thailand yang skornya 0,97 persen," ujar Dino.

Dino turut menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan satu juru bicara resmi untuk menjaga konsistensi komunikasi mengenai MSCI.

"Yakinkan MSCI dengan kesungguhan dan niat baik kita, serta hindari sikap menyangkal, defensif, atau arogan," kata Dino.

Dalam analisis terpisah, Batara Maju Simatupang, dosen tetap Program Magister Manajemen Indonesia Banking School, mempertanyakan proporsionalitas usulan reklasifikasi Indonesia. Ia menilai standar global perlu disertai penjelasan yang memadai mengenai dasar penilaian, bukti pendukung, dan kesesuaian dampak keputusan dengan persoalan yang ditemukan.

Batara juga membandingkan penanganan Indonesia dan Turki oleh MSCI. Menurut artikelnya, Indonesia menghadapi konsultasi reklasifikasi, sedangkan Turki mengalami pembekuan sejumlah perubahan indeks, termasuk peningkatan Foreign Inclusion Factor dan penambahan saham tertentu. Ia menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui indikator yang objektif dan terukur.

MSCI bukan bank sentral atau lembaga multilateral yang memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan perubahan peraturan Indonesia. Namun, indeksnya menjadi acuan bagi pengelola investasi internasional sehingga perubahan klasifikasi dapat memengaruhi keputusan pengelolaan portofolio dan akses investor terhadap pasar saham suatu negara.