Pemerintah Tegaskan Gibran Tak Dapat Dimakzulkan Usai Putusan MK

Pemerintah menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonannya pada Pilpres 2024. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyebut Gibran tidak dapat dimakzulkan karena putusan tersebut berada dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Syahganda mengatakan pemerintah menghormati putusan MK sebagai lembaga yudikatif. Ia juga menyebut pemerintah masih memantau perkembangan persoalan yang dapat berlanjut melalui jalur politik maupun hukum.

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda menyatakan arah lanjutan perkara tersebut masih menjadi perhatian pemerintah. Ia menyebut kemungkinan proses berikutnya dapat berjalan melalui mekanisme politik atau hukum.

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda juga menyoroti tindakan anggota DPRD yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK. Menurut dia, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sehingga tindakan tersebut dinilai tidak tepat.

"Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

MK sebelumnya memutus perkara mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangan putusan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti menamatkan pendidikan luar negeri yang setara SMA atau sederajat. Namun, MK menyebut Gibran saat ini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

Gibran kemudian menyampaikan sikapnya atas putusan tersebut dan menyatakan akan melanjutkan pekerjaannya sebagai wakil presiden.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi wacana pembentukan panitia khusus DPR terkait polemik tersebut. Ia menilai harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan merupakan hal yang wajar setelah adanya putusan MK.

"Semua mungkin. Tapi fakta hukum MK sudah ada. Sebagai bangsa yang taat hukum, wajar kalau publik berharap ada kejelasan. Mas Gibran juga bisa punya hak menjelaskan," ujar Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS.

Mardani menilai tindak lanjut atas persoalan yang menjadi perhatian publik masih diperlukan. Ia menekankan adanya harapan agar fakta hukum yang ada dapat diproses lebih lanjut.

"Harapan publik fakta hukum ini ditindaklanjuti juga masuk akal," ujar Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya menyebut wacana pansus DPR dapat menjadi ruang klarifikasi bagi Gibran terkait putusan MK. Ia membandingkan dengan pembentukan Pansus Century pada 2010.

"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," ujar Andi Arief, Politikus Partai Demokrat.

Andi Arief mengatakan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono digunakan untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan yang muncul.

"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ujar Andi Arief, Politikus Partai Demokrat.

Andi Arief menilai keberadaan pansus dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan langsung terkait persoalan tersebut.

"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," ujar Andi Arief, Politikus Partai Demokrat.