DJP Kaji Batas PTKP Rp54 Juta di Tengah Risiko Fiskal

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa ambang tersebut relatif tinggi dibandingkan negara-negara OECD, sementara keputusan perubahan masih mempertimbangkan daya beli masyarakat, penerimaan negara, dan pembiayaan pembangunan.

Menurut Bimo, tingginya batas penghasilan bebas pajak turut berkaitan dengan rendahnya rasio penerimaan pajak atau tax ratio Indonesia. Kondisi tersebut membuat sebagian kelompok masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, sulit masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Dalam keterangannya yang dikutip CNBC Indonesia pada Minggu (18/10/2026), Bimo membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara anggota OECD.

"Jika dibandingkan dengan negara-negara OECD, batas kita tergolong sangat tinggi. Negara-negara tersebut memang memiliki rasio pajak yang tinggi," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bimo menjelaskan bahwa PTKP Indonesia setara dengan 6,7 kali garis kemiskinan dan sekitar 60–70% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita. Meski demikian, posisinya dinilai masih moderat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Ia juga membandingkan nilai tersebut dengan kondisi ketika kebijakan PTKP pertama kali diterapkan.

"Ketika pertama kali ditetapkan, nilainya mencapai 130% dari PDB per kapita. Sekarang berada di kisaran 60% sampai 70% dari PDB per kapita. Kami melihat posisi Indonesia dibandingkan negara tetangga berada di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah," ujar Bimo.

Menurut Bimo, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak perubahan PTKP terhadap kebutuhan anggaran negara sebelum menentukan kebijakan baru. Penyesuaian harus memperhitungkan keseimbangan antara kemampuan belanja masyarakat dan kebutuhan pendanaan pembangunan.

"Kalau kita ingin menaikkannya, kita harus melihat bagaimana pendanaan pembangunan nantinya dan bagaimana menjaga defisit tetap pada 3%. Faktor-faktor itu harus kita pertimbangkan," ujar Bimo.

Proses pembahasan kini melibatkan sejumlah unit di Kementerian Keuangan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada kepentingan penerimaan pajak. Koordinasi tersebut mencakup Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Bimo menjelaskan bahwa pembahasan lintas unit diperlukan untuk memperhitungkan kebijakan fiskal secara menyeluruh.

"Sekarang kami berkoordinasi dengan DJSEF, DJA, DJPB, dan DJPPR. Saya tidak bisa berbicara sepihak dari sisi penerimaan, tetapi harus mempertimbangkan sisi lainnya serta kebijakan fiskal yang lebih makro," ujar Bimo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu melibatkan kementerian dan sektor terkait dalam proses tersebut.

"Tentu kami juga harus berdiskusi dengan rekan-rekan dari Kemenko Perekonomian dan pihak sektor terkait," ujar Bimo.

Persoalan tingginya PTKP Indonesia sebelumnya turut disoroti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Economic Surveys: Indonesia November 2024. Laporan itu mencatat PTKP Indonesia setara dengan 65% PDB per kapita dan menilai ambang tersebut membuat sebagian besar kelompok kelas menengah yang terus bertambah belum dikenai pajak penghasilan.

Dalam laporan tersebut, OECD menyatakan, "Akibatnya, sebagian besar kelompok kelas menengah yang jumlahnya terus bertambah tidak dikenai pajak penghasilan."

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026, Jumat (9/10/2026), menyampaikan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai rencana penyesuaian PTKP. Menurut Juda, potensi peningkatan daya beli harus dibandingkan dengan risiko berkurangnya penerimaan pajak penghasilan (PPh).

"Terkait kenaikan PTKP, hal ini masih dikaji secara mendalam karena berpotensi meningkatkan daya beli, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Karena itu, pemerintah sedang mencari titik optimalnya," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Menurut data yang disampaikan dalam laporan Ortax pada 9 Oktober 2026, penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu konteks fiskal dalam pembahasan dampak perubahan PTKP terhadap penerimaan negara.

Ketentuan PTKP terakhir diubah pada 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Pada akhir 2025, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar batas penghasilan tidak kena pajak dinaikkan menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Pada 30 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kajian penyesuaian PTKP dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menilai batas saat ini belum mengikuti perkembangan inflasi. Hingga 18 Oktober 2026, pemerintah masih membahas besaran yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.