DSI Siapkan Gerbang Ekspor CPO Batu Bara dan Ferro Alloy

Pemerintah menyiapkan sistem pengawasan ekspor satu pintu untuk minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Mekanisme yang menggunakan portal National Data Intelligence (NADI) tersebut dijadwalkan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027 guna meningkatkan transparansi dan ketertelusuran perdagangan komoditas strategis.

Dalam penerapannya, DSI bertindak sebagai perantara tunggal yang memeriksa dokumen serta data transaksi ekspor. Perusahaan tidak mengambil alih kepemilikan barang maupun aktivitas jual beli antara eksportir dan pembeli.

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa sistem tersebut menghubungkan data perdagangan dari berbagai instansi pemerintah dengan informasi pasar, termasuk harga, kuantitas, kualitas, dan nilai transaksi.

"Dari DSI, ini semua tentang menghubungkan data. Sudah ada banyak data yang diperoleh melalui sistem kementerian, dan ini tentang bagaimana kita berkolaborasi lebih lanjut dengan program, sistem, dan kementerian yang ada untuk mengintegrasikan, menghubungkan data pasar, dan melaporkan transaksi harian," ujar Luke dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Portal NADI terhubung dengan sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Sistem Indonesia National Single Window (S-INSW). Integrasi tersebut digunakan untuk mendukung pemeriksaan dokumen sebelum dan sesudah proses kepabeanan.

Luke menyampaikan bahwa DSI akan memberikan pengarahan teknis kepada eksportir sebelum penerapan sistem secara penuh.

"Jadi pada tingkat yang sangat tinggi, tanggal 15 November, kami akan mengadakan pengarahan teknis untuk benar-benar menjelaskan perubahan, umpan balik, dan apa yang diharapkan dari eksportir," ujar Luke.

Setelah pengarahan, pendaftaran akun perusahaan dan pengunggahan dokumen administrasi dijadwalkan mulai 15 Desember 2026. Eksportir diwajibkan memiliki satu akun perusahaan untuk mengakses layanan NADI.

"Dan kemudian setelah mereka terdaftar, ini tentang mengunggah dokumen, kontrak, kontrak komersial yang membentuk dasar untuk PEB," ujar Luke.

Dokumen kontrak komersial menjadi dasar pemeriksaan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selanjutnya, eksportir mengisi dokumen pemberitahuan dan melengkapi persyaratan sebelum data diteruskan kepada sistem kepabeanan.

Dalam tahap berikutnya, DSI akan memeriksa kesesuaian data ekspor berdasarkan dokumen dan referensi pemerintah maupun pasar.

"Dan akhirnya, ini tentang memprioritaskan kepastian bisnis, kesinambungan ekspor, dan kepercayaan pasar yang mendasari desain dan penyebarannya," ujar Luke.

Menurut Luke, mekanisme perantara tunggal tidak mengubah hubungan komersial antara penjual dan pembeli.

"Sesuai dengan model perantara, Perantara Tunggal, DSI akan berinteraksi dengan penjual tanpa menghalangi ekspor, negosiasi, aliran barang, sehingga kami akan bertindak sebagai perantara," ujar Luke.

Negosiasi harga, kontrak, pengiriman barang, dan pembayaran tetap menjadi urusan langsung eksportir dengan pembeli. DSI hanya menjalankan fungsi pengawasan serta integrasi informasi perdagangan.

"Hubungan perjanjian komersial, arus barang, arus pembayaran masih tetap ada antara pembeli dan penjual. Kami tidak mengambil kepemilikan barang dan tidak terlibat dalam operasi komersial pada saat ini," ujar Luke.

Pengembangan sistem NADI telah dimulai sejak akhir September 2026. DSI bersama Bea Cukai dan INSW juga menguji portal tersebut dengan melibatkan 100 perusahaan eksportir yang mewakili sekitar 50 persen nilai ekspor komoditas dalam cakupan pengawasan.

Luke menjelaskan bahwa pengujian dilakukan secara bertahap dengan melibatkan eksportir dan pembeli.

"Jadi akan ada 100 perusahaan yang terlibat dalam uji coba sistem. Ini berjalan dengan baik berkat dukungan dari asosiasi," ujar Luke.

Dalam pengujian tersebut, sebanyak 50 perusahaan mengikuti tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan 50 perusahaan lainnya. Sekitar 340 kontrak transaksi juga telah diproses untuk menguji keandalan sistem dan keamanan data.

Luke menyebut jumlah perusahaan yang mengikuti uji coba tersebut mewakili sebagian besar nilai transaksi komoditas yang menjadi cakupan awal DSI.

"100 eksportir tersebut mewakili sekitar 50 persen nilai komoditas, dan kami juga memiliki sekitar 340 kontrak yang sedang diunggah dan diuji melalui sistem," ujar Luke.

Selain menyiapkan sistem, DSI masih merampungkan struktur pembayaran atau tarif pungutan yang akan dikenakan kepada eksportir. Luke mengatakan pembahasannya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.

"Kita sedang menyelesaikan struktur pembayaran, dan setelah menyelesaikannya dengan pemangku kepentingan, kita akan bisa merilisnya dengan cepat," ujar Luke saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dari sisi permodalan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) telah meningkatkan modal dasar DSI menjadi Rp4 triliun pada 25 Mei 2026. Wakil Kepala BP BUMN Aminduddin Ma’ruf menyampaikan bahwa modal disetor perusahaan juga diperkuat menjadi Rp1 triliun.

Struktur kepemilikan DSI terdiri atas 99 persen saham Seri B milik Danantara dan 1 persen saham Seri A milik BP BUMN sebagai golden share atau perwakilan negara.

Aminduddin menyebut pemerintah turut memastikan dukungan perbankan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kami juga memastikan bahwa lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang telah ditunjuk sebagai bank penampung devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dapat menjalankan sebagaimana mestinya," kata Aminduddin.

Kebijakan ekspor satu pintu tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Masa transisi telah berlangsung sejak 1 Juni 2026 sebelum penerapan penuh pada awal 2027.

Penguatan tata kelola ekspor juga menjadi pembahasan dalam konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RT2026 di Jakarta pada 3–4 November 2026. Forum tersebut membahas hubungan antara transparansi perdagangan, keberlanjutan, dan akses pasar internasional.

CEO DSI Luke Mahony menilai dialog dengan RSPO penting untuk menjaga keselarasan antara persyaratan keberlanjutan dan kelancaran perdagangan.

"Kami menyambut baik dialog dengan RSPO ini karena aspek keberlanjutan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Mandat DSI sangat tegas: kami memfasilitasi, bukan menghambat," ujar Luke dalam dialog bersama RSPO.

Di sisi lingkungan, analisis satelit Nusantara Atlas mencatat lebih dari 1,9 juta hektare lahan di Indonesia terbakar atau terdampak api selama Januari–September 2026.

Pendiri TheTreeMap sekaligus pengembang Nusantara Atlas, Dr. David Gaveau, menyampaikan bahwa sekitar 14.500 hektare area terdampak berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO. Luasan tersebut setara sekitar 0,8 persen dari keseluruhan area terdampak kebakaran di Indonesia pada periode tersebut.

David menjelaskan bahwa data pemantauan satelit telah diverifikasi silang dengan RSPO untuk mengidentifikasi lokasi kebakaran di dalam wilayah konsesi bersertifikat.

"Ketika kita mencermati kebakaran di dalam area konsesi bersertifikat RSPO dan melakukan verifikasi silang data tersebut dengan RSPO, kami mendapati 14.500 hektare lahan terbakar atau terdampak api di dalam konsesi-konsesi ini," ungkap David.

CEO RSPO Joseph D’Cruz mengatakan organisasi tersebut akan mengidentifikasi dan menyelidiki apabila ditemukan pola kebakaran yang tidak wajar di konsesi tertentu. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi, tidak ditemukan area terbakar pada lahan milik petani sawit swadaya bersertifikat RSPO.

Joseph juga menyatakan belum terdapat data atau bukti yang menunjukkan unit bersertifikat RSPO sengaja melakukan pembakaran.

"Kita bukanlah industri yang bersembunyi dari pengawasan publik. Kita adalah sebuah kemitraan yang memantau diri sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak luar mana pun yang memantau kita," ujar Joseph.

Dalam konferensi yang sama, RSPO turut menyoroti peran petani sawit swadaya yang menghasilkan hampir separuh produksi minyak sawit Indonesia. Indonesia juga menampung sekitar 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia.

RSPO memberikan sertifikasi awal kepada 45 kelompok petani swadaya baru dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand. Organisasi tersebut juga menggelar kegiatan Independent Smallholder Business Matching untuk mempertemukan kelompok petani dengan calon pembeli kredit petani swadaya.

Selain itu, Kao Corporation, Nestlé S.A., dan Unilever PLC menerima apresiasi sebagai pembeli Kredit RSPO selama November 2025 hingga September 2026. Penghargaan pembeli perdana diberikan kepada Lakeland Dairies Co-operative Society Limited dan Pitak Palm Oil Company Limited.