Airlangga Pastikan Kenaikan PTKP Direncanakan Berlaku pada 2027

Rencana penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum memasuki tahap pembahasan lanjutan di pemerintah. Meski belum ada perkembangan terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada 2027, sebagaimana dilansir dari Nasional. Airlangga menyampaikan informasi tersebut kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (2/11).

Ia memastikan rencana kenaikan PTKP masih masuk dalam agenda program pemerintah untuk tahun depan. "Belum (ada progres pembahasan). (Itu) program tahun depan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan maupun rincian pelaksanaan kebijakan tersebut. Pembahasan mengenai perubahan batas penghasilan bebas pajak juga belum dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung turut mengonfirmasi belum adanya perkembangan pembahasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian. "Belum belum (ada pembahasan)," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga belum memberikan informasi mengenai perkembangan rencana penyesuaian PTKP. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jumat (30/10). Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi masih ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak 2016 dan belum mengalami perubahan selama sekitar satu dekade.

Besaran PTKP menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Apabila pemerintah menaikkan batas tersebut, sebagian penghasilan masyarakat yang sebelumnya masuk dalam dasar pengenaan pajak berpotensi tidak lagi dikenakan PPh Pasal 21. Namun, pemerintah belum mengumumkan angka penyesuaian PTKP maupun kepastian waktu penerapannya. Tahun 2027 baru disebut sebagai target rencana pemberlakuan oleh Airlangga Hartarto.