Airlangga Tunda Kenaikan PTKP hingga Setelah Januari 2027

Rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) belum dapat diterapkan pada Januari 2027. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih membahas kebijakan tersebut dan belum menetapkan jadwal pelaksanaannya, dilansir dari Nasional. Dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan kenaikan PTKP belum mencapai kesepakatan.

Karena itu, penerapan kebijakan baru kemungkinan berlangsung setelah Januari 2027. "Pembahasannya belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, batas PTKP bagi wajib pajak orang pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2016.

Dengan demikian, batas penghasilan tidak kena pajak tersebut telah dipertahankan selama sekitar satu dekade. Rencana penyesuaian pada 2027 masih menunggu keputusan pemerintah mengenai besaran kenaikan. Apabila batas PTKP dinaikkan, pekerja berpotensi memperoleh pengurangan beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebab, peningkatan ambang penghasilan tidak kena pajak dapat membuat sebagian pendapatan yang sebelumnya masuk perhitungan pajak tidak lagi dikenai PPh.

Namun, pemerintah belum mengumumkan angka PTKP terbaru yang akan berlaku pada 2027. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa proses penetapan batas penghasilan tersebut masih berlangsung. Setelah menentukan besaran kenaikan, pemerintah akan melanjutkan pembahasan melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum kebijakan PTKP baru ditetapkan.

Hingga saat ini, pekerja masih menggunakan ketentuan PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun. Besaran batas baru dan waktu pemberlakuannya untuk 2027 belum diputuskan pemerintah.