KSPI Desak Pemerintah Naikkan PTKP Menjadi Rp 7,5 Juta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan untuk memperkuat daya beli pekerja. Usulan ini disampaikan sebagai alternatif kebijakan jangka panjang di tengah rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), dilansir dari Nasional.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai insentif PPh 21 DTP memang dapat mengurangi beban pajak pekerja. Namun, manfaat kebijakan tersebut dinilai belum memberikan kepastian keringanan dalam jangka panjang karena sifatnya hanya sementara.

Dalam keterangannya kepada Kontan, Selasa (3/11/2026), Said menyoroti keterbatasan subsidi pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Yang pertama tentu kebijakan ini bagus tapi kan sesaat. Tujuannya meningkatkan daya beli pekerja. Kenapa sesaat? Karena dia hanya bersikap subsidi pajak," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Menurut Said, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian batas PTKP agar penghasilan pekerja yang tidak dikenakan pajak menjadi lebih besar. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan insentif pajak.

Said juga menilai tambahan penghasilan yang dapat dipertahankan pekerja berpotensi membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Peningkatan kemampuan belanja tersebut diharapkan turut mendorong konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, pemerintah berencana memperluas penerima insentif PPh 21 DTP pada 2027. Berdasarkan rencana tersebut, fasilitas keringanan pajak akan diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan.

Perluasan insentif tersebut direncanakan berlaku di seluruh sektor usaha. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja pada tahun depan.