Pemerintah Perlu Perketat Pengawasan Insentif Pajak PFII

Pemberian fasilitas fiskal di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak apabila tidak disertai pengawasan ketat. Pemerintah diminta memastikan insentif tersebut benar-benar mendatangkan investasi dan aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar memindahkan pencatatan keuntungan.

Sejumlah ekonom menilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang PFII belum cukup untuk menjamin terbentuknya pusat keuangan yang sehat. Risiko arbitrase pajak perlu diantisipasi melalui aturan pelaksanaan yang jelas dan pengawasan lintas lembaga, dilansir dari Nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti besarnya fasilitas perpajakan yang ditawarkan PFII. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100%, pembebasan pajak atas penghasilan investasi tertentu, serta fasilitas untuk family office dan aset warisan.

Menurut Yusuf, salah satu potensi persoalan berasal dari perpindahan dana investor Indonesia yang sebelumnya ditempatkan di luar negeri. Sejumlah yurisdiksi yang menjadi perhatian antara lain British Virgin Islands, Cayman, dan Labuan.

Apabila dana tersebut hanya dialihkan ke PFII demi memperoleh tarif pajak nol persen, pemerintah tidak memperoleh tambahan basis ekonomi. Kondisi itu justru berpotensi membuat penghindaran pajak memperoleh ruang melalui fasilitas resmi.

Yusuf menjelaskan bahwa perpindahan dana semacam itu perlu diperhatikan karena asal kepemilikannya belum tentu berasal dari investor asing.

"Masalahnya, sebagian dana yang selama ini ditempatkan di yurisdiksi seperti British Virgin Islands, Cayman, dan Labuan bisa saja merupakan dana milik pemodal Indonesia. Jika dana itu hanya dipindahkan ke PFII untuk memperoleh tarif nol persen, negara tidak mendapatkan basis ekonomi baru," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Jumat (30/10/2026).

Selain perpindahan modal, terdapat beberapa mekanisme yang berpotensi digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah round tripping, yaitu dana yang sebelumnya dibawa ke luar negeri kemudian dikembalikan ke Indonesia dengan identitas seolah-olah sebagai investasi asing baru.

Praktik lainnya dapat dilakukan melalui pengalihan keuntungan menggunakan pinjaman maupun pembayaran jasa antarperusahaan. Dalam skema tersebut, perusahaan domestik membayarkan bunga atau biaya jasa kepada entitas yang berada di PFII.

Akibatnya, keuntungan yang semestinya dikenai pajak di Indonesia dapat dialihkan ke kawasan dengan tarif nol persen. Struktur trust dan instrumen bulion juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan identitas pemilik manfaat atau beneficial owner.

Pengawasan dan Transparansi Kepemilikan Jadi Syarat

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas, Yusuf mendorong pemerintah menerapkan sistem pengamanan berlapis. Pemberian insentif seharusnya hanya berlaku bagi entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi secara nyata di dalam kawasan PFII.

Persyaratan tersebut mencakup keberadaan kegiatan inti perusahaan, tenaga kerja, serta pengeluaran operasional yang benar-benar dilakukan. Perusahaan yang hanya mencantumkan alamat terdaftar di PFII tanpa aktivitas bisnis substantif tidak seharusnya menjadi penerima fasilitas.

Pengawasan juga perlu mencakup penghasilan yang secara ekonomi masih menjadi milik wajib pajak Indonesia. Ketentuan antipenghindaran pajak, termasuk transfer pricing serta pembatasan biaya bunga dan jasa, harus diterapkan secara konsisten.

Yusuf turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepemilikan pada seluruh entitas dan trust yang beroperasi di kawasan tersebut.

"Selain itu, seluruh entitas dan trust harus memiliki data pemilik manfaat yang dapat diakses DJP dan PPATK," tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman. Menurutnya, keberadaan UU PFII tidak otomatis menghilangkan kemungkinan arbitrase regulasi maupun penghindaran pajak.

Rizal menjelaskan, Pasal 63 UU PFII mengatur kewajiban pelaporan. Sementara itu, Pasal 64 memberikan kewenangan untuk mencabut fasilitas, menagih kembali manfaat pajak, serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran.

Meski demikian, keberadaan ketentuan tersebut harus didukung kemampuan otoritas dalam memeriksa transaksi dan menindak pihak yang melanggar. Pengawasan juga perlu menjangkau investor besar yang menggunakan struktur perusahaan kompleks.

Penggunaan Special Purpose Vehicle (SPV) dan trust memang dapat menunjang pembiayaan. Namun, susunan kepemilikan yang berlapis berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan pihak pengendali maupun mengalihkan keuntungan ke entitas lain.

Karena itu, Rizal menilai persyaratan penerima insentif perlu mencakup aktivitas ekonomi substantif, transparansi pemilik manfaat, pemeriksaan asal dana, dan kewajaran transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

"Insentif harus mensyaratkan kegiatan ekonomi nyata, keterbukaan pemilik manfaat, verifikasi sumber dana, dan kewajaran transaksi afiliasi," kata Rizal.

Koordinasi Lembaga dan Evaluasi Manfaat Ekonomi

Selain memperkuat persyaratan penerima fasilitas, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam pengawasan PFII. Rizal menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu menyelaraskan pengawasan.

Kerja sama tersebut diperlukan untuk mengantisipasi celah pengaturan yang dapat muncul akibat perbedaan kewenangan setiap lembaga. Dengan koordinasi yang baik, aktivitas transaksi dan kepemilikan entitas dapat diawasi secara lebih menyeluruh.

Di luar persoalan kepatuhan pajak, pemerintah juga perlu mengukur apakah fasilitas PFII memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi Indonesia. Besarnya insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata yang dihasilkan kawasan tersebut.

Menurut Rizal, keberhasilan PFII dapat dinilai melalui peningkatan pembiayaan produktif, ekspor jasa, penciptaan kesempatan kerja, serta transfer keahlian. Indikator tersebut dinilai lebih mencerminkan manfaat ekonomi dibandingkan sekadar besarnya aset yang dikelola.

Pasalnya, nilai aset kelolaan family office tidak selalu menunjukkan bahwa dana tersebut benar-benar masuk dan diinvestasikan di Indonesia. Sebagian dana masih berpeluang ditempatkan pada berbagai instrumen investasi di luar negeri.

Oleh sebab itu, evaluasi berkala terhadap biaya dan manfaat pemberian insentif menjadi kebutuhan penting. Pemerintah perlu memastikan fasilitas fiskal PFII menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi, bukan hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan yang memindahkan basis pencatatan pajaknya.