Celios Dorong Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk pembalut didorong sebagai langkah meringankan pengeluaran perempuan di Indonesia. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan tersebut diperlukan karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkala, sementara sebagian masyarakat masih kesulitan menjangkaunya akibat harga yang mahal. Dilansir dari Nasional, Nailul menyebut tarif PPN sebesar 11% menjadi salah satu komponen yang memengaruhi harga pembalut.

Menurutnya, kemampuan ekonomi setiap perempuan berbeda sehingga tidak semua memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sanitasi menstruasi. Nailul menilai penghapusan pajak tersebut layak dipertimbangkan pemerintah, terutama ketika daya beli masyarakat sedang menghadapi tekanan. Ia menyampaikan pandangannya kepada Kontan pada Selasa (3/11/2026).

"Maka, memang sudah sewajarnya dibebaskan juga dari PPN. Tentu di luar sudah banyak perbincangan namun ramai di Indonesia karena sentimen daya beli yang lesu. Salah satu yang jadi beban daya beli adalah PPN pembalut," ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios).

Selain pembalut, Nailul mengusulkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk obat-obatan yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan. Ia menginginkan produk kesehatan tersebut dimasukkan dalam kategori barang strategis agar pengeluaran masyarakat dapat ditekan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan obat secara rutin. Di sisi lain, persoalan pajak produk menstruasi juga menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang Warga Negara Indonesia bernama Bernita Matondang mengajukan permohonan pengujian Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16 B ayat 1a huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan tersebut tercatat di Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/11/2026). Bernita mempersoalkan belum dimasukkannya produk sanitasi menstruasi, terutama pembalut, sebagai kebutuhan esensial yang layak memperoleh fasilitas perpajakan. Dalam permohonannya, Bernita menegaskan bahwa pembalut bukan barang konsumsi yang penggunaannya dapat dipilih atau dihindari. Produk tersebut dibutuhkan secara biologis untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama menstruasi.

"Selama Pemohon terus membutuhkan dan membeli pembalut, beban PPN akan berulang. Pemohon mendalilkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan belum adanya pemaknaan yang dianggap memadai terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi dalam pengaturan fasilitas PPN yang diuji," tulis Bernita Matondang dalam permohonannya, sebagaimana dikutip pada Selasa (3/11/2026).