DJP Catat 420000 WP Masuk Tarif PPh 35 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sekitar 420.000 wajib pajak orang pribadi masuk lapisan tarif PPh tertinggi 35 persen, dilansir dari Nasional. Data tersebut merujuk pada wajib pajak dengan bagian Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 5 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan jumlah WP tersebut merupakan yang dikenakan tarif PPh progresif tertinggi. DJP masih menunggu data jumlah setoran pajaknya.

"Terkait WP yang menggunakan tarif PPh OP 35% saat ini ada sekitar 420.000 WP. Untuk jumlah setorannya kami menunggu datanya," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Tarif PPh OP 35 persen berlaku untuk bagian PKP yang melebihi Rp 5 miliar dalam satu tahun pajak. Sejumlah pengamat pajak mengingatkan angka tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah orang kaya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai data WP dengan tarif 35 persen perlu dibaca secara hati-hati karena tarif hanya dikenakan pada bagian PKP tertentu.

"Jumlah wajib pajak yang terkena tarif tersebut belum tentu dapat digunakan secara langsung untuk menggambarkan jumlah orang kaya di Indonesia," ujar Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research.

Wahyu menjelaskan penghasilan kelompok berpendapatan tinggi dapat berasal dari usaha, investasi, dividen, capital gain, atau sumber lain dengan perlakuan perpajakan berbeda.

"Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, perlu dilihat keseluruhan profil penghasilan dan kekayaan wajib pajak, bukan hanya data pemotongan PPh Pasal 21," ujar Wahyu Nuryanto, Direktur Eksekutif MUC Tax Research.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet juga menilai angka 420.000 WP tidak tepat digunakan sebagai ukuran jumlah orang kaya karena tarif tersebut berbasis penghasilan.

"Jumlahnya karena itu memang dapat jauh lebih besar daripada jumlah individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute Ariawan Rahmat mempertanyakan angka 420.000 WP karena membandingkannya dengan catatan sebelumnya mengenai lapisan tarif 35 persen.

"Pada 2023, DJP mencatat hanya 5.443 WP di lapisan 35%. Setelah itu, jumlahnya naik sekitar 10% pada 2024 dan 5,1% pada 2025, jadi seharusnya masih ribuan, bukan ratusan ribu," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.

Ariawan juga menyebut terdapat ketidaksesuaian jika jumlah tersebut dikaitkan dengan penerimaan pajak orang pribadi dan PPh Pasal 21 sepanjang 2025 yang tercatat Rp 248,2 triliun.

"Padahal seluruh PPh orang pribadi dan PPh 21 sepanjang 2025 hanya Rp 248,2 triliun. Jadi kemungkinannya ada ketidakcocokan data terkait persentase progresifnya," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.

Menurut Ariawan, tarif PPh 35 persen dikenakan berdasarkan penghasilan, bukan kekayaan. Ia menyebut sumber penghasilan kelompok kaya dapat berasal dari dividen, bunga, keuntungan saham, dan sewa.

"Penghasilan orang yang paling kaya kebanyakan berupa dividen, bunga, keuntungan saham, dan sewa," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.

Ariawan menilai penghasilan dari sumber tersebut dapat memiliki perlakuan pajak berbeda, termasuk PPh final atau fasilitas perpajakan tertentu.

"Menurut saya, yang harus dikejar adalah konglomerasi. Namun, langkah yang realistis sebelum bicara pajak kekayaan adalah mengukur dan membuka tarif efektif," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute.

Skema tarif PPh OP progresif sejak 2022 menetapkan tarif 5 persen untuk PKP sampai Rp 60 juta, 15 persen sampai Rp 250 juta, 25 persen sampai Rp 500 juta, 30 persen sampai Rp 5 miliar, dan 35 persen di atas Rp 5 miliar berdasarkan UU HPP.