DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, dilansir dari Nasional.

Kebijakan tersebut mulai berlaku 8 Oktober 2026 dan menawarkan beberapa skema keringanan dengan batas waktu berbeda, yaitu hingga 30 Juni 2027 dan 31 Desember 2027.

Fasilitas ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak memperbaiki kepatuhan melalui penyelesaian kewajiban perpajakan yang masih belum dipenuhi.

Besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan jenis sanksi, kondisi wajib pajak, serta periode pelaporan SPT atau pelunasan pajak yang dilakukan.

Dalam skema tertentu, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%. Namun, pada periode berikutnya nilai pengurangan dapat berubah menjadi 50% atau 25%.

Jenis sanksi yang tercakup meliputi denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak, bunga dari pembetulan SPT, serta sanksi tertentu hasil pemeriksaan dan penagihan pajak.

DJP juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang secara sukarela menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT. Untuk periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, pengurangan sanksi sebesar 100% dapat diberikan pada skema tertentu.

Apabila pelaporan atau pembetulan SPT serta pembayaran pajak dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi menjadi 50%. Sementara itu, periode 1 April hingga 30 Juni 2027 memberikan pengurangan sebesar 25%.

Meski memiliki kemiripan dengan sunset policy, aturan KEP-239/PJ/2026 tidak menghapus kewajiban pokok pajak. Sejumlah skema tetap mensyaratkan pelunasan pokok pajak terutang.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai kebijakan tersebut memiliki semangat serupa dengan sunset policy, tetapi cakupannya lebih terbatas.

"Kebijakan ini semangatnya mirip sunset policy karena sama-sama memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan secara sukarela melalui pengurangan atau penghapusan sanksi. Namun, cakupannya lebih terbatas," kata Wahyu kepada Kontan.co.id, Selasa (13/10/2026).

Menurut Wahyu, kebijakan ini dapat menjadi langkah awal menuju cooperative compliance atau kepatuhan kooperatif. Konsep tersebut mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Namun, dia menilai KEP-239/PJ/2026 belum sepenuhnya masuk dalam ranah cooperative compliance. Sunset policy disebut berfungsi memperluas basis pajak dan memberi pengampunan sanksi atas pembetulan SPT masa lalu.

Sementara itu, KEP-239/PJ/2026 lebih berfokus pada relaksasi sanksi administratif untuk membantu penyelesaian kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Wahyu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat membantu penerimaan negara karena penghapusan sanksi berpotensi mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya.

Selain itu, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan beban arus kas yang lebih ringan karena dana yang disiapkan tidak mencakup seluruh sanksi administratif yang memenuhi kriteria penghapusan.

Fasilitas tersebut juga membuka peluang penyelesaian persoalan perpajakan tanpa melanjutkan sengketa melalui upaya hukum. Salah satu syaratnya adalah wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.

Apabila upaya hukum telah diajukan, wajib pajak harus mencabutnya terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dengan demikian, biaya kepatuhan akan ditekan lebih rendah," katanya.

Wahyu juga mengingatkan adanya risiko terhadap persepsi keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Menurut dia, keringanan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dapat menimbulkan pandangan berbeda apabila tidak disertai persyaratan yang jelas.

Fasilitas pengurangan sanksi tetap memiliki sejumlah ketentuan, termasuk memastikan sanksi administratif yang dimohonkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria tersebut mencakup ketentuan mengenai kekhilafan atau sanksi yang timbul bukan karena kesalahan wajib pajak. Kebijakan ini juga tidak semestinya diterapkan secara rutin.

"Jika dilakukan dalam beberapa kali justru akan berpotensi menekan kepercayaan publik terutama dari wajib pajak yang telah patuh," tegas Wahyu.