Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Kena PPN Baru

Pemerintah memastikan masyarakat tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru atas nominal uang yang dikirim melalui transfer antarbank maupun dompet digital. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penegasan tersebut di Jakarta pada Selasa (3/11/2026) untuk meluruskan informasi mengenai kebijakan pajak transaksi digital yang disebut berlaku mulai 9 November 2026.

Dilansir dari Keuangan, Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud merupakan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak. Kebijakan tersebut tidak mencakup seluruh perpindahan dana masyarakat melalui rekening bank ataupun dompet digital.

Dalam konferensi pers Rapat KSSK, Suahasil secara khusus membantah adanya kebijakan baru yang otomatis mengenakan PPN terhadap setiap transaksi transfer.

"Tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai PPN atas layanan transfer dana dan dompet digital sebenarnya sudah berlaku sebelumnya melalui PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam aturan tersebut, pengenaan PPN ditujukan pada imbalan jasa tertentu yang diterima penyelenggara layanan keuangan digital, bukan pada keseluruhan nominal uang yang dikirimkan nasabah.

Dengan demikian, apabila pengguna layanan transfer dikenakan biaya administrasi, PPN dapat berlaku terhadap biaya jasa tersebut sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Sementara itu, nilai pokok uang yang ditransfer tidak otomatis menjadi objek PPN.

Transaksi pemindahan dana dari satu rekening bank ke rekening lainnya juga tidak serta-merta dikenakan PPN hanya karena terjadi perpindahan uang.

Terkait pelaksanaan SPP-TDLN, pemerintah telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer. Penunjukan tersebut mencakup lima bank penerbit dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech).

Pemerintah mengharapkan penerapan sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang termasuk objek pajak.