PPh 21 dan PPN Bebani Keuangan Kelas Menengah

Beban perpajakan masyarakat kelas menengah di Indonesia banyak bersumber dari pemotongan pajak penghasilan atas gaji dan pajak konsumsi. Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat menilai PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi dua pungutan yang paling memengaruhi keuangan kelompok tersebut, dilansir dari Nasional, Rabu (4/11/2026).

Menurut Ariawan, pekerja formal menerima penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Setelah itu, sisa pendapatan mereka kembali dikenai PPN ketika digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa.

"Dua jenis pajak yang menurut saya paling banyak menguras kantong kelas menengah adalah PPh 21 yang dipotong langsung dari gaji dan PPN yang sudah termasuk dalam harga hampir semua barang dan jasa yang dibeli," ujar Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif IEF Research Institute.

Besarnya kontribusi pekerja bergaji terlihat dalam realisasi penerimaan negara. Hingga akhir Agustus 2026, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp171,5 triliun atau meningkat 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut jauh melampaui penerimaan PPh orang pribadi yang dibayarkan sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pada periode yang sama, penerimaan dari kelompok tersebut hanya mencapai Rp18,2 triliun.

Dengan demikian, penerimaan PPh Pasal 21 dari gaji karyawan tercatat sekitar sembilan kali lipat dibandingkan PPh orang pribadi yang dibayarkan secara mandiri.

"Pajak dari gaji karyawan sekitar sembilan kali lipat dibandingkan yang dibayar sendiri oleh orang pribadi," ujar Ariawan.

Ariawan juga mencatat kontribusi PPh orang pribadi nonkaryawan terhadap penerimaan pajak tidak pernah melampaui 1% dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, kontribusi pajak pekerja karyawan selalu berada di atas 10%.

Tekanan terhadap pekerja bergaji turut dipengaruhi ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak berubah selama satu dekade. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, batas PTKP wajib pajak lajang masih sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Ketentuan tersebut tidak mengalami penyesuaian meskipun upah nominal meningkat seiring inflasi. Akibatnya, semakin banyak pekerja berpotensi memasuki lapisan tarif pajak lebih tinggi tanpa peningkatan daya beli yang sebanding.

Selain pajak penghasilan, PPN melekat pada berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti pulsa, paket data, makanan olahan, pakaian, kendaraan, langganan digital, dan jasa. Ariawan menjelaskan tarif efektif PPN untuk barang dan jasa umum sebesar 11%, sedangkan tarif 12% berlaku penuh untuk barang dan jasa mewah.

Menurut Ariawan, kelas menengah dan calon kelas menengah secara bersama-sama menyumbang sedikitnya 81,49% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Besarnya porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi membuat kelompok tersebut turut merasakan dampak pajak konsumsi.

Di luar PPh Pasal 21 dan PPN, masyarakat kelas menengah juga menghadapi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai yang terkandung dalam harga rokok dan minuman berpemanis.

Ariawan menambahkan, persoalan lainnya berkaitan dengan akses perlindungan sosial. Kelas menengah sering kali dianggap terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum memiliki ketahanan keuangan yang cukup untuk menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Berbeda dengan penilaian tersebut, Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan bahwa besarnya kontribusi kelas menengah terhadap penerimaan PPN perlu dilihat berdasarkan jumlah penduduk dalam kelompok tersebut.

Menurut Fajry, kontribusi agregat yang besar tidak otomatis menunjukkan bahwa setiap individu kelas menengah menanggung beban PPN paling tinggi. Studi menggunakan metode Commitment to Equity (CEQ) menunjukkan proporsi beban PPN terhadap pendapatan kelompok menengah dan atas sebenarnya tidak jauh berbeda.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah fasilitas pembebasan PPN untuk sejumlah barang kebutuhan pokok. Kebijakan itu membantu menjaga beban pajak konsumsi agar tidak semakin besar bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Jika fasilitas pembebasan PPN tersebut dihapuskan, rasio beban PPN terhadap pendapatan kelompok bawah akan menjadi yang paling tinggi," kata Fajry Akbar, Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis.

Fajry juga menjelaskan bahwa karakteristik PPh orang pribadi berbeda dengan PPN. Berdasarkan berbagai studi di negara lain, PPh orang pribadi cenderung lebih progresif karena kelompok berpendapatan tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan kelompok menengah.

Gambaran tersebut tercermin dalam penerimaan pajak Indonesia. Lebih dari 50% PPh orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak dengan lapisan penghasilan bertarif Rp500 juta ke atas.

Meski demikian, Fajry menilai perbandingan beban pajak kelompok menengah dan masyarakat kaya perlu mempertimbangkan sumber pendapatan kelompok superkaya. Sebagian penghasilan mereka berasal dari kepemilikan surat berharga yang memiliki ketentuan perpajakan tersendiri.

Penghasilan dari instrumen tersebut umumnya dikenai PPh final dengan tarif lebih rendah dibandingkan tarif umum PPh Pasal 17. Beberapa jenis penghasilan dari surat berharga juga dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak apabila diinvestasikan kembali sesuai ketentuan.

Fajry turut menyoroti praktik di sejumlah negara ketika individu superkaya tidak mengambil dividen untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan. Mereka tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kepemilikan saham dengan menjaminkannya sebagai agunan pinjaman.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah peneliti, termasuk Gabriel Zucman, menggunakan pendekatan berbeda dalam mengukur beban pajak masyarakat superkaya. Pengukuran tidak hanya membandingkan pajak yang dibayarkan dengan penghasilan, tetapi juga memperhitungkan total aset yang dimiliki.