DJP Hitung Potensi Pajak Rp 40,2 Triliun dari Keringanan Sanksi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperkirakan potensi penerimaan pokok pajak dari program pengurangan sanksi administratif mencapai Rp 40,2 triliun. Dilansir dari Nasional, estimasi tersebut berasal dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan pajak, dan pemanfaatan basis data baru.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut nilai sanksi administratif yang berpotensi mendapat keringanan mencapai Rp 14,8 triliun. Perkiraan itu masih dapat berubah karena realisasi bergantung pada keputusan wajib pajak memanfaatkan fasilitas tersebut.

DJP memperkirakan kegiatan pengawasan menyumbang pokok pajak Rp 12 triliun dengan sanksi administratif Rp 5,7 triliun. Dari pemeriksaan, estimasi pokok pajak mencapai Rp 13 triliun dengan sanksi Rp 2,9 triliun.

Kegiatan penagihan pajak diperkirakan menghasilkan pokok pajak Rp 9,6 triliun dan sanksi administratif Rp 3,7 triliun. Sementara pemanfaatan basis data baru diperkirakan menyumbang pokok pajak Rp 5,6 triliun dengan sanksi sekitar Rp 2,5 triliun.

Bimo Wijayanto menjelaskan estimasi tersebut dapat berbeda saat program berjalan dan keputusan wajib pajak menjadi faktor penentu pelaksanaannya.

"Perkiraan pasti ada deviasi dari yang diimplementasikan. Tergantung selera risiko wajib pajak," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Bimo mengatakan wajib pajak dapat memilih memanfaatkan program pada tahun 2026 atau 2027 selama masih memenuhi ketentuan periode yang berlaku.

"Apakah mereka mau tahun ini, apakah tahun depan karena masih ada periodenya, bisa dimanfaatkan sampai 2027," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% diberikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Oktober 2026.

Dalam kebijakan itu, besaran pengurangan sanksi disesuaikan dengan jenis sanksi, kondisi wajib pajak, serta periode pelaporan Surat Pemberitahuan atau pelunasan pajak. Pengurangan 100% berlaku untuk skema tertentu pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Apabila pelaporan atau pembayaran dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi menjadi 50%. Untuk periode 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan yang diberikan sebesar 25%.