BPK Temukan Dua Pelaku Usaha Tak Layak Terima Tax Holiday

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dua pelaku usaha menerima fasilitas fiskal berupa pembebasan atau pengurangan pajak meski telah berproduksi komersial sebelum mengajukan permohonan. Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 tersebut berkaitan dengan kelemahan verifikasi dan sistem perizinan investasi, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Minggu (18/10/2026).

Menurut laporan BPK, kedua pelaku usaha tersebut memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance (TA) meskipun kondisi operasional mereka telah memasuki tahap produksi komersial sebelum permohonan diajukan. BPK menilai dua pelaku usaha itu tidak memenuhi syarat untuk menerima fasilitas tax holiday.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum memverifikasi kelengkapan data tanggal perkiraan Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Selain itu, sistem Online Single Submission (OSS) belum memadai untuk mendeteksi pengajuan fasilitas fiskal oleh perusahaan yang telah berproduksi komersial.

BPK menegaskan bahwa kelemahan tersebut tidak hanya berdampak pada dua pelaku usaha yang ditemukan dalam pemeriksaan, tetapi juga menimbulkan risiko pemberian fasilitas kepada pihak lain yang tidak memenuhi persyaratan.

Dalam laporan IHPS I Tahun 2026, BPK menyatakan, "Hal ini mengakibatkan terdapat dua pelaku usaha yang tidak layak memperoleh fasilitas tax holiday dan risiko terdapat pelaku usaha lainnya yang tidak berhak menerima fasilitas tax holiday dan tax allowance," tulis BPK dalam laporan tersebut.

Untuk menindaklanjuti temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memerintahkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memperkuat proses verifikasi dan pengawasan pemberian fasilitas fiskal.

Salah satu langkah yang disarankan ialah mengusulkan pengembangan fitur kronologis atau linimasa pada menu log catatan verifikatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut menjadi bagian dari rekomendasi perbaikan proses pemeriksaan permohonan fasilitas fiskal.

BPK juga meminta BKPM melakukan pertukaran data dengan DJP mengenai pelaku usaha yang telah berproduksi komersial sebelum atau saat mengajukan permohonan tax holiday dan tax allowance. Pertukaran data tersebut ditujukan untuk mendukung pengawasan terhadap kelayakan penerima fasilitas.

Selain memperkuat pertukaran data, BKPM diminta berkoordinasi dengan DJP untuk membahas pemberian fasilitas kepada dua pelaku usaha yang telah berproduksi komersial saat mengajukan permohonan tax holiday. Hasil koordinasi itu perlu dianalisis dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Rekomendasi lainnya adalah penyusunan prosedur verifikasi tanggal SMB dalam permohonan fasilitas fiskal. Menurut temuan BPK, penguatan prosedur tersebut diperlukan untuk mengatasi kelemahan pemeriksaan data yang menjadi salah satu penyebab pemberian fasilitas kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan.