Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama Nataru

Pemerintah memberikan insentif berupa penanggungan 100 persen pajak pertambahan nilai (PPN) atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan ini berlaku untuk tiket yang dibeli pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan jadwal penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026. Pemerintah menerapkan insentif ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas perekonomian nasional selama periode libur akhir tahun.

Pasal 2 beleid tersebut mengatur bahwa PPN yang ditanggung pemerintah mencakup pajak atas tarif dasar tiket atau base fare serta biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Dengan demikian, fasilitas tersebut tidak mencakup seluruh komponen biaya yang dibayarkan penumpang.

Dalam pertimbangan PMK Nomor 77 Tahun 2026, pemerintah menjelaskan alasan pemberian fasilitas perpajakan tersebut.

"Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama setelah periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027, pemerintah memberikan insentif PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027," demikian bunyi pertimbangan peraturan tersebut.

Besaran insentif bergantung pada kesesuaian tanggal pembelian dan tanggal penerbangan. Penumpang harus membeli tiket selama periode yang ditentukan dan menggunakan penerbangan dalam rentang waktu yang memenuhi persyaratan.

Lampiran PMK Nomor 77 Tahun 2026 memberikan contoh pembelian tiket pada 25 Oktober 2026 untuk penerbangan 21 Desember 2026. Transaksi tersebut tidak memperoleh fasilitas karena jadwal penerbangan berada di luar periode insentif, sehingga PPN sebesar Rp 100.276 tidak ditanggung pemerintah.

Sebaliknya, pembelian tiket pada 22 Oktober 2026 untuk penerbangan 22 Desember 2026 memenuhi persyaratan. Dalam simulasi tersebut, pemerintah menanggung seluruh PPN sebesar Rp 100.276.

Insentif juga tidak menghapus PPN atas seluruh layanan tambahan. Dalam contoh tiket rute Jakarta-Surabaya senilai Rp 1.261.756, komponen tarif dasar mencapai Rp 790.000, biaya tambahan bahan bakar Rp 121.600, biaya IWJR Rp 5.000, biaya layanan penumpang Rp 119.880, bagasi tambahan Rp 75.000, dan pemilihan kursi Rp 50.000.

Menurut simulasi dalam lampiran peraturan, total PPN terutang pada transaksi tersebut mencapai Rp 112.663. Pemerintah menanggung Rp 100.276 untuk tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar, sedangkan PPN bagasi tambahan sebesar Rp 7.432 dan pemilihan kursi sebesar Rp 4.955 tetap dibebankan kepada penumpang.

PMK Nomor 77 Tahun 2026 juga menetapkan kewajiban administrasi bagi badan usaha angkutan udara yang berstatus pengusaha kena pajak. Maskapai harus membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Maskapai juga wajib menyiapkan daftar transaksi yang memuat identitas perusahaan, bulan penerbitan tiket, kode pemesanan, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, serta nilai PPN yang ditanggung pemerintah.

Daftar transaksi tersebut harus disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 31 Maret 2027. Apabila maskapai tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat, fasilitas PPN ditanggung pemerintah tidak diberikan dan pajak dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fasilitas ini juga tidak berlaku bagi penerbangan yang tidak memenuhi periode pembelian tiket atau jadwal penerbangan yang ditetapkan, serta penerbangan yang menggunakan kelas selain ekonomi.