CDS Indonesia Naik dan Tekan Biaya Utang Pemerintah

Kenaikan premi risiko utang Indonesia menambah tekanan terhadap pembiayaan pemerintah di tengah gejolak pasar keuangan pada 22 Oktober 2026. Data menunjukkan credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin dan tenor 10 tahun sebesar 150,14 basis poin. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dilansir dari Nasional.

Menurut data yang dilaporkan, imbal hasil SBN tenor lima tahun berada di level 7,19%, sedangkan tenor 10 tahun mencapai 7,41%. Pemerintah masih perlu menerbitkan SBN senilai sekitar Rp 302 triliun untuk memenuhi target penerbitan Rp 799,5 triliun pada 2026, setelah realisasi hingga akhir September mencapai 62,2%.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai kenaikan premi risiko berkaitan dengan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), meskipun terdapat faktor lain yang turut memengaruhi pergerakan pasar. Kekhawatiran terhadap transparansi kepemilikan saham, dugaan manipulasi perdagangan, pengawasan, dan kredibilitas kelembagaan pasar modal dinilai dapat memengaruhi persepsi investor terhadap aset keuangan Indonesia secara lebih luas.

Josua menjelaskan bahwa penurunan kepercayaan terhadap aset Indonesia dapat memengaruhi pasar obligasi meskipun pengumuman MSCI secara langsung berkaitan dengan pasar saham.

"Ketika kekhawatiran tersebut berkembang menjadi penurunan kepercayaan terhadap aset Indonesia secara lebih luas, investor obligasi juga dapat meminta premi risiko lebih tinggi, meskipun keputusan MSCI secara langsung hanya berkaitan dengan pasar saham," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom PermataBank.

Sebelum gejolak terkait MSCI, CDS Indonesia tenor lima tahun masih berada di kisaran 92 basis poin pada 14 Oktober 2026. Josua menyebut ketidakpastian geopolitik, tingginya harga minyak, imbal hasil obligasi Amerika Serikat, serta meningkatnya risiko fiskal domestik juga menjadi faktor yang menekan premi risiko.

Meski demikian, kenaikan CDS belum menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis utang atau risiko gagal bayar dalam waktu dekat. Menurut data yang disampaikan Josua, investasi portofolio asing pada kuartal IV-2026 hingga 19 Oktober masih mencatat surplus sekitar US$ 660 juta, didukung pembelian SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mengimbangi sebagian tekanan jual saham.

Josua memperingatkan bahwa peningkatan premi risiko yang berkelanjutan dapat memengaruhi biaya utang pemerintah, pembiayaan perusahaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kompensasi risiko yang diminta investor obligasi.

"Investor obligasi kini meminta kompensasi risiko yang lebih besar. Kondisi ini perlu diwaspadai karena apabila premi risiko terus meningkat, dampaknya dapat menjalar ke biaya penerbitan utang pemerintah, pembiayaan perusahaan, serta investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Josua.

Untuk mengendalikan biaya pembiayaan, Josua menyarankan pemerintah mengutamakan pendanaan dalam rupiah, menerbitkan SBN secara bertahap, dan menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Pemerintah juga perlu menghindari penerbitan yang memaksakan target dengan imbal hasil terlalu tinggi.

Menurut Josua, pasar domestik masih menyediakan ruang pembiayaan. Dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 13 Oktober 2026, pemerintah berhasil menyerap dana Rp 35 triliun. Kepemilikan SBN oleh investor asing juga meningkat dari sekitar Rp 907 triliun pada akhir September menjadi Rp 920 triliun pada 19 Oktober 2026.

Ia menyarankan pemerintah mengoptimalkan penerbitan SBN tenor tiga hingga tujuh tahun, sedangkan obligasi bertenor panjang diterbitkan secara selektif. Penguatan basis investor domestik melalui SBN ritel, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investor institusional juga dinilai dapat mendukung pembiayaan.

Penerbitan obligasi valuta asing, menurut Josua, sebaiknya dilakukan secara oportunistis karena dapat mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus meningkatkan risiko pelemahan rupiah dan biaya pembayaran bunga serta pokok utang. Pemerintah juga perlu menjaga disiplin fiskal mengingat proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas 3%.

Josua memperkirakan imbal hasil SBN tenor lima tahun berpotensi berada pada kisaran 7,15%–7,50% hingga akhir 2026. Sementara itu, imbal hasil tenor 10 tahun diperkirakan bergerak dalam rentang 7,30%–7,60%, dengan risiko kenaikan apabila tekanan pasar dan premi risiko negara berlanjut.

"Dengan risiko kenaikan lebih lanjut apabila tekanan pasar keuangan dan premi risiko negara terus meningkat," ujar Josua.

Dalam skenario yang lebih buruk, CDS tenor lima tahun yang meningkat secara berkelanjutan menuju 120–130 basis poin, pelemahan rupiah, dan penjualan SBN secara konsisten oleh investor asing dapat mendorong imbal hasil tenor lima tahun ke kisaran 7,60%–7,90%. Adapun imbal hasil tenor 10 tahun berpotensi mencapai 7,70%–8,00% jika tekanan pasar menguat dan Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga pada Desember.

Josua menegaskan bahwa proyeksi tersebut merupakan skenario risiko, bukan kepastian. Jika kepercayaan investor pulih, tekanan rupiah mereda, dan Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih berpeluang kembali ke kisaran 7,10%–7,30%.

"Kenaikan CDS tidak secara otomatis atau sebanding satu banding satu menaikkan imbal hasil SBN rupiah. Harga obligasi juga dipengaruhi ekspektasi inflasi, suku bunga, likuiditas, dan permintaan investor domestik," ujar Josua.