APBN Topang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,4 Persen

Permintaan domestik, investasi, dan peningkatan ekspor menjadi penopang perekonomian Indonesia yang diperkirakan tumbuh 5,4%-5,5% sepanjang 2026. Pemerintah mengandalkan APBN untuk menjaga daya beli, stabilitas harga, serta keberlanjutan aktivitas usaha di tengah tekanan eksternal, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11/2026), Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan peran anggaran negara sebagai instrumen perlindungan ekonomi masyarakat.

Menurut Suahasil, APBN akan digunakan untuk menjaga stabilitas melalui berbagai kebijakan fiskal yang menyasar kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

"APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan berbagai program penciptaan lapangan kerja," ujar Suahasil.

Konsumsi rumah tangga masih memperoleh dukungan stimulus fiskal. Sementara itu, investasi diperkirakan meningkat seiring kelanjutan proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah.

Belanja pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Pada sektor eksternal, ekspor nonmigas menunjukkan peningkatan dengan dukungan momentum kenaikan harga dan permintaan komoditas.

"Konsumsi pemerintah didukung oleh percepatan belanja dan penyaluran bantuan sosial. Di sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat dan semakin didorong untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga dan permintaan komoditas ekspor," ujar Suahasil.

Sejumlah indikator turut memperlihatkan aktivitas ekonomi yang menguat. Penjualan mobil pada September 2026 meningkat 28,1% secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor tumbuh 15,4%.

Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia juga melanjutkan ekspansi. Indeks tersebut naik dari 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,4%-5,5% secara tahunan.

"Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Indonesia di tahun 2026 diprakirakan tumbuh di sekitar 5,4%-5,5% secara tahunan," ungkap Suahasil.

Koordinasi kebijakan pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) juga akan diperkuat. Kolaborasi pemerintah dan Danantara melalui pendekatan two arms of the state diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga kuartal III-2026 mencapai Rp 2.341,5 triliun. Angka tersebut meningkat 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan tercatat Rp 1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8%. Kinerja tersebut didukung aktivitas ekonomi serta peningkatan penerapan sistem Coretax.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun, meningkat 8,5%. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun atau tumbuh 41,7% secara tahunan.

Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19%. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 2.061,3 triliun, tumbuh 29,6%, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 599,2 triliun atau mengalami kontraksi 7,1%.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial reguler, PBI-JKN, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan KIP Kuliah.

Pembiayaan lainnya mencakup pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, layanan pendidikan, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.

"Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi, menumbuhkan dan menjaga stabilitas," tegas Suahasil.

Untuk mempertahankan daya beli dan stabilitas harga, realisasi subsidi mencapai Rp 222,5 triliun. Sementara itu, anggaran kompensasi tercatat sebesar Rp 154,5 triliun untuk mendukung stabilitas pasokan BBM dan pangan.

Penyaluran perlindungan sosial juga mencakup realisasi PKH sebesar Rp 21,8 triliun, Kartu Sembako Rp 28,2 triliun, serta PIP Rp 11,1 triliun.

Program MBG hingga akhir September 2026 telah menyerap anggaran Rp 153,2 triliun. Program prioritas tersebut tercatat menjangkau 57 juta penerima manfaat.

Selain belanja dan bantuan sosial, pemerintah menyediakan stimulus fiskal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup insentif perpajakan bagi penulis nasional dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan.

Paket stimulus lainnya meliputi bantuan pangan, potongan biaya transportasi selama periode libur, Lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi.