CARF Diproyeksi Belum Dongkrak Pajak Kripto pada 2027

Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) pada 2027 diperkirakan belum memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan bagi Indonesia. Mekanisme pertukaran informasi aset kripto lintas negara ini diproyeksikan menghasilkan ratusan miliar rupiah, dengan potensi maksimal sekitar Rp 1 triliun, karena keterbatasan cakupan data dan lamanya proses tindak lanjut, dilansir dari Nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai tambahan tersebut masih kecil dibandingkan target penerimaan pajak nasional. Menurut perhitungannya, potensi maksimal Rp 1 triliun itu kurang dari 0,05% dari target pajak 2027.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan persiapan penerapan CARF masih dibahas secara internal. DJP belum menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai kesiapan implementasinya.

“Saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan internal, belum terdapat informasi yang dapat kami sampaikan. Kami coba untuk koordinasikan terlebih dahulu informasinya,” ujar Inge kepada Kontan, Senin (19/10/2026).

Ariawan mengidentifikasi keterbatasan yurisdiksi mitra pertukaran sebagai salah satu hambatan utama. Sejumlah pusat perdagangan aset kripto internasional baru dijadwalkan mengikuti pertukaran informasi pada tahun-tahun berikutnya.

Hong Kong, Singapura, dan Uni Emirat Arab dijadwalkan bergabung pada 2028. Sementara itu, Amerika Serikat, Meksiko, dan Argentina masuk dalam gelombang pertukaran 2029. Menurut Ariawan, banyak platform luar negeri yang digunakan investor Indonesia beroperasi di wilayah-wilayah tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan nexus atau keterkaitan hukum antara penyedia jasa aset kripto dan suatu yurisdiksi. Kewajiban pelaporan mengikuti tempat penyedia jasa terikat secara hukum, sehingga transaksi melalui bursa di negara yang belum menerapkan CARF berpotensi tidak tercakup pada 2027.

Waktu pengolahan data juga memengaruhi realisasi penerimaan. Data transaksi untuk tahun pelaporan 2026 baru dipertukarkan antarotoritas pada 2027, kemudian harus dicocokkan DJP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem Coretax.

Setelah pencocokan, DJP perlu melakukan pemetaan risiko, menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), serta menunggu klarifikasi wajib pajak. Rangkaian tersebut dapat berlangsung berbulan-bulan sehingga sebagian penerimaan diperkirakan baru terealisasi pada 2028.

Ariawan juga menyoroti keterbatasan informasi mengenai keuntungan investor. Data transaksi tidak selalu mencerminkan keuntungan, sedangkan sebagian transaksi dapat memerlukan konfirmasi atau diperdebatkan wajib pajak. Transaksi melalui decentralized exchange (DEX) dan dompet yang dikelola sendiri juga tidak selalu tercatat dalam pelaporan penyedia jasa aset kripto.

“Jadi, menurut saya, CARF akan menambah data jauh lebih cepat daripada menambah penerimaan 2027. Dampaknya baru akan lebih berarti mulai 2028 ke atas,” kata Ariawan.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai besarnya penerimaan CARF bergantung pada jumlah aset kripto dalam akun luar negeri, nilai aset yang belum dilaporkan kepada DJP, serta kemampuan mekanisme tersebut menjangkau aset di luar negeri.

Fajry juga merujuk pengalaman Indonesia menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI), yaitu pertukaran informasi keuangan otomatis antarnegara. Pada tahap awal mekanisme tersebut, otoritas pajak memerlukan waktu untuk mencocokkan data dan meminta penjelasan wajib pajak.

“Potensinya pada tahun depan diperkirakan belum optimal,” kata Fajry.

Sebagai perbandingan, otoritas pajak Inggris, HM Revenue and Customs (HMRC), memperkirakan penerimaan CARF mencapai 40 juta hingga 110 juta pound sterling per tahun atau sekitar Rp 960 miliar hingga Rp 2,6 triliun. Otoritas pajak Australia (ATO) memperkirakan potensinya mencapai 170 juta pound sterling per tahun atau sekitar Rp 4 triliun.

Fajry menilai estimasi tersebut menunjukkan potensi penerimaan CARF relatif terbatas dibandingkan keseluruhan penerimaan pajak suatu negara. Ia juga mengingatkan bahwa penerapan AEOI yang memiliki cakupan informasi lebih luas belum mampu mendorong rasio pajak Indonesia maupun penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi secara signifikan.

Di sisi lain, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital mencapai 23,21 juta pada Agustus 2026, naik 1,23% dari 22,93 juta akun pada Juli 2026. Nilai transaksi aset kripto pada Agustus tercatat Rp 23,16 triliun, meningkat 12,87% dibandingkan bulan sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Nurcholisoh Ibnu Aman sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 melalui CARF yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Taxes, Digital Economy, Cryptoassets di kantor DJP, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Nurcholisoh menjelaskan bahwa aset digital dapat berpindah antarnegara dengan cepat, sedangkan informasi untuk memastikan kepatuhan pajak tidak selalu mudah diperoleh ketika penyedia layanan dan pengguna berada di negara berbeda. Hingga Agustus 2026, Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen yang memiliki aset digital.

“Tugas kita bukanlah mengikuti setiap perubahan harga, melainkan membangun aturan yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat. Kewajiban kita adalah melayani kepentingan publik,” ujar Nurcholisoh.