Indonesia Mulai Pertukaran Data Pajak Kripto pada 2027

Indonesia menjadwalkan pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara mulai 2027 untuk meningkatkan kepatuhan pajak atas aktivitas ekonomi digital. Wakil Menteri Keuangan Nurcholisoh Ibnu Aman menyampaikan rencana tersebut dalam agenda Taxes, Digital Economy, Cryptoassets di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026), dilansir dari Nasional. Menurut Nurcholisoh, Indonesia telah mengadopsi Crypto Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kerangka tersebut menyediakan mekanisme bagi otoritas pajak berbagai negara untuk bertukar informasi terkait aset kripto. Dalam seminar Taxes, Digital Economy, and Crypto Assets from the Perspective of Shariah pada Kamis (15/10/2026), Nurcholisoh menjelaskan jadwal pelaksanaan pertukaran informasi perdana Indonesia.

"Kerangka ini memungkinkan otoritas pajak untuk berbagi informasi lintas negara. Pertukaran informasi pertama kita dijadwalkan berlangsung pada 2027," ujar Nurcholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Nurcholisoh menilai kerja sama perpajakan antarnegara diperlukan karena aset digital dapat berpindah lintas yurisdiksi dengan cepat. Menurut dia, otoritas pajak menghadapi tantangan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memeriksa kepatuhan ketika pelaku usaha dan konsumen berada di negara berbeda. Ia juga menyoroti besarnya jumlah pengguna aset digital di Indonesia. Hingga Agustus 2026, menurut Nurcholisoh, terdapat lebih dari 23 juta akun konsumen yang memiliki aset digital.

Jumlah tersebut menjadi salah satu konteks penting bagi penyusunan aturan perpajakan yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Nurcholisoh menegaskan bahwa kebijakan pemerintah perlu berorientasi pada kepentingan publik, bukan mengikuti setiap perubahan harga aset. "Tugas kita bukanlah mengikuti setiap perubahan harga, melainkan membangun aturan yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat. Kewajiban kita adalah melayani kepentingan publik," ujar Nurcholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Selain pertukaran informasi, Nurcholisoh menekankan perlunya perlindungan data dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah membutuhkan informasi yang akurat, sistem yang aman, serta penerapan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dinilai penting untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.

Menurut Nurcholisoh, setiap lembaga memiliki kewenangan berbeda yang perlu dijalankan secara terkoordinasi. OJK bertugas mengawasi perdagangan aset kripto, sedangkan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan perpajakan. Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari pengaturan aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Nurcholisoh turut menegaskan perbedaan kedudukan aset kripto dan alat pembayaran. Rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, sementara aset kripto diperlakukan sebagai aset yang tunduk pada ketentuan tersendiri.