Indonesia Perkuat Pengawasan Pajak Aset Kripto Mulai 2027

Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 sebagai bagian dari penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini disiapkan untuk mengatasi tantangan pengawasan transaksi digital yang melibatkan berbagai yurisdiksi, dilansir dari Nasional. Wakil Menteri Keuangan Nurcholisoh Ibnu Aman menyampaikan rencana tersebut dalam agenda Taxes, Digital Economy, Cryptoassets di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Indonesia telah mengadopsi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Crypto Asset Reporting Framework (CARF). Kerangka ini menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk bertukar informasi mengenai aset kripto dengan otoritas perpajakan negara lain.

Dalam seminar Taxes, Digital Economy, and Crypto Assets from the Perspective of Shariah pada Kamis (15/10/2026), Nurcholisoh menjelaskan jadwal pelaksanaan kerja sama tersebut.

"Kerangka ini memungkinkan otoritas pajak untuk berbagi informasi lintas negara. Pertukaran informasi pertama kita dijadwalkan berlangsung pada 2027," ujar Nurcholisoh. Kerja sama internasional diperlukan karena aset digital dapat berpindah antarnegara dengan cepat. Keadaan ini membuat pengumpulan informasi perpajakan menjadi lebih rumit, terutama apabila pelaku usaha dan konsumennya berada di negara yang berbeda.

Tanpa dukungan informasi lintas yurisdiksi, otoritas pajak menghadapi tantangan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak. Karena itu, koordinasi antarnegara menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan ketentuan perpajakan atas aktivitas ekonomi digital, termasuk transaksi aset kripto. Besarnya aktivitas masyarakat dalam ekosistem aset digital juga menjadi perhatian pemerintah. Nurcholisoh menyebutkan bahwa hingga Agustus 2026, Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen yang mempunyai aset digital.

Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya ketentuan perpajakan yang jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha. Regulasi yang mudah dimengerti menjadi bagian dari upaya membangun kepatuhan di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi digital. "Tugas kita bukanlah mengikuti setiap perubahan harga, melainkan membangun aturan yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat. Kewajiban kita adalah melayani kepentingan publik," katanya.

Perlindungan Data dan Koordinasi Antarlembaga

Penguatan pertukaran informasi pajak perlu disertai perlindungan terhadap data yang dikelola pemerintah. Nurcholisoh menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung informasi yang akurat, sistem yang aman, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Aspek tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan perpajakan lintas negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertukaran data berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga keamanan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain perlindungan data, pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian.

Nurcholisoh menyoroti perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda sehingga pelaksanaan tugasnya perlu diselaraskan. OJK bertanggung jawab mengawasi perdagangan aset kripto, sedangkan Kementerian Keuangan menangani kebijakan perpajakan.

Pemisahan Aset Kripto dan Alat Pembayaran

Pemerintah juga menekankan perlunya membedakan fungsi aset kripto dari alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah, sementara aset kripto dikategorikan sebagai aset yang tunduk pada ketentuan tersendiri.

Pembedaan tersebut menjadi bagian dari kerangka pengaturan yang perlu dipahami masyarakat dan pelaku usaha. Pengawasan perdagangan aset kripto dan penerapan kewajiban pajaknya tetap berada dalam lingkup kewenangan yang berbeda sesuai tugas masing-masing lembaga.

Melalui koordinasi antarlembaga, pembagian kewenangan yang jelas, dan pertukaran informasi lintas negara, pemerintah menargetkan penerapan pajak ekonomi digital yang lebih adil dan transparan serta lebih mudah dipatuhi oleh masyarakat maupun pelaku usaha.