FLOQ Dorong Pajak Kripto yang Adil dan Proporsional

Kepastian dan keadilan perpajakan menjadi perhatian industri aset kripto di Indonesia untuk menjaga daya saing usaha sekaligus mendukung penerimaan negara. CEO dan Founder FLOQ Yudhono Rawis mendorong penerapan pajak yang proporsional bagi pelaku usaha lokal maupun penyedia layanan asing yang melayani konsumen Indonesia. Dilansir dari Investasi, pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (21/10/2026).

Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah akun konsumen aset digital di Indonesia telah melampaui 23 juta per Agustus 2026. Pertumbuhan pengguna tersebut memperkuat kebutuhan akan kebijakan perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan transaksi digital dan memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Yudhono menilai keseimbangan antara kewajiban perpajakan dan pengembangan usaha diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem kripto domestik.

“Bagi industri kripto, keadilan pajak menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian aturan dan perlakuan yang proporsional agar dapat menjalankan kewajibannya sekaligus terus mengembangkan bisnis di Indonesia,” ujar Yudhono Rawis, CEO dan Founder FLOQ.

Ia menyoroti perbedaan beban pajak dan tingkat kepatuhan antara penyedia layanan domestik dan asing. Menurut Yudhono, kondisi tersebut dapat memengaruhi pilihan platform oleh konsumen serta menentukan lokasi pelaku usaha menjalankan bisnisnya.

Aktivitas aset kripto yang melintasi batas negara juga berkaitan dengan arus modal internasional. Karena itu, rancangan kebijakan perpajakan dinilai perlu mempertahankan penerimaan negara tanpa mengurangi kemampuan industri dalam negeri untuk bersaing.

Yudhono menekankan bahwa kepastian regulasi dapat mendukung aktivitas ekonomi digital dan investasi di Indonesia.

“Tujuan penerimaan negara perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga daya saing industri. Kebijakan yang jelas, adil, dan proporsional dapat membantu mempertahankan aktivitas ekonomi digital di dalam negeri, mendorong investasi, serta membuka ruang bagi industri kripto untuk bertumbuh,” ujar Yudhono Rawis.

Di tingkat pemerintah, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman sebelumnya menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Menurut dia, perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan asing melayani konsumen Indonesia tanpa mendirikan kantor fisik di dalam negeri.

Nurkholisoh menjelaskan bahwa perubahan pola transaksi tersebut membutuhkan sistem perpajakan yang tetap memperhatikan kesetaraan perlakuan bagi pelaku usaha.

“Teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Toko kecil dapat melayani pelanggan yang jauh. Perusahaan asing dapat menyediakan layanan tanpa harus mendirikan kantor di Indonesia. Namun, keadilan tetap penting,” ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Pemerintah menetapkan tiga fokus perpajakan untuk menghadapi perubahan tersebut. Fokus pertama ialah menyusun aturan yang adil sekaligus mempermudah kepatuhan pelaku usaha domestik dan asing. Fokus berikutnya mencakup kejelasan pembagian peran serta akuntabilitas antarlembaga di sektor keuangan, disertai penguatan kerja sama perpajakan lintas negara.

Salah satu instrumen yang menjadi perhatian ialah Kerangka Pelaporan Aset Kripto atau Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kerangka ini dirancang untuk meningkatkan transparansi perpajakan melalui pelaporan dan pertukaran informasi ant otoritas pajak, terutama terkait transaksi lintas negara.

Kejelasan regulasi juga diperlukan konsumen agar dapat memahami kewajiban pajaknya. Bagi pelaku usaha, pedoman yang konsisten menjadi dasar untuk memenuhi ketentuan perpajakan sekaligus menjaga kualitas layanan.