Kemenkeu Siapkan Pertukaran Data Pajak Kripto pada 2027

Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 setelah mengadopsi kerangka pelaporan yang dikembangkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Langkah ini disiapkan Kementerian Keuangan di tengah pertumbuhan jumlah akun konsumen aset digital yang mencapai 23,21 juta per Agustus 2026.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan kebijakan tersebut dalam Seminar Internasional Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah akun terdaftar meningkat 1,23 persen dari 22,93 juta pada Juli 2026.

Nurkholisoh menilai besarnya jumlah pengguna aset digital menuntut kepastian aturan perpajakan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menyebut jumlah akun di Indonesia hampir empat kali lipat populasi Singapura.

"Per Agustus 2026, Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital. Jumlah itu hampir empat kali lipat dari populasi Singapura. Jadi, angka ini menunjukkan mengapa aturan yang jelas penting bagi begitu banyak pengguna dan pelaku usaha," ujar Nurkholisoh.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari OECD. Kerangka tersebut memungkinkan otoritas pajak berbagai negara bertukar informasi secara otomatis mengenai aset kripto, dengan pertukaran data pertama dijadwalkan berlangsung pada 2027.

Dalam pengaturan ekonomi digital, Nurkholisoh menetapkan tiga prioritas pemerintah, yakni penerapan aturan yang adil dengan kepatuhan yang lebih mudah, kejelasan peran dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas informasi dan kerja sama lintas negara.

Menurut dia, ketentuan perpajakan perlu berlaku adil bagi pelaku usaha di toko fisik maupun platform daring, termasuk entitas domestik dan asing. Pemerintah juga perlu memperjelas perbedaan kewenangan terkait alat pembayaran, pengawasan perdagangan aset digital, dan penerapan hukum perpajakan.

Nurkholisoh menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan mengikuti setiap perubahan harga aset digital, melainkan membangun sistem regulasi yang dapat dipahami dan dipercaya. Ia juga menekankan perlunya koordinasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK untuk menjaga keakuratan data, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap hukum.

Dalam forum yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti hubungan antara pengawasan aset kripto dan penetapan hukum syariah. Ia menilai fatwa mengenai aset tersebut dapat berubah apabila kondisi yang menjadi dasar penilaiannya mengalami perubahan.

"Boleh jadi hari ini mungkin haram, tetapi besok kalau ada clear semuanya, tidak ada lagi masalahnya, itu bisa menjadi halal. Dan bisa juga sebaliknya, hari ini halal, tapi ternyata ada temuan besok yang mendatangkan gharar. Jadi urusan halal-haram itu ditentukan oleh objektivitasnya. Insyaallah kalau kita saling mengontrol, pemerintah mengontrol ulama, ulama mengontrol pemerintah, enak itu," ujar Nasaruddin kepada wartawan di kantor DJP, Kamis (15/10/2026).

Nasaruddin menyatakan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini bekerja sama dalam pengaturan berbagai aspek industri keuangan. Namun, penetapan fatwa terkait instrumen investasi tetap menjadi kewenangan MUI.

"Ya nanti ditanya Majelis Ulama, tapi yang jelas bahwa asas yang kita anut itu adalah sepanjang tidak ada masyaqqah, masyarakat tidak ada dharuri, tidak ada masalah gharar," jelas Nasaruddin.

Ia merujuk keputusan Ijtima Ulama VII pada 2021 yang menyatakan mata uang kripto haram karena mengandung gharar atau ketidakpastian serta dharar atau unsur bahaya. Sementara itu, aset kripto sebagai komoditas hanya dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan sil'ah, yakni memiliki dasar dan manfaat yang jelas.

Dalam sambutannya pada seminar tersebut, Nasaruddin kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap risiko aset kripto. Ia menjelaskan bahwa status aset tersebut sebagai komoditas bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan syariah.

"Sebagai sebuah aset kripto, kita harus berhati-hati. Pada tahun 2021, Ijtima Ulama 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama menyatakan bahwa mata uang kripto adalah haram, karena mengandung gharar dan dharar. Sementara itu, sebagai komoditas, sebuah komoditas, komoditas tersebut hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi persyaratan sil'ah. Sil'ah berarti barang yang dapat diperdagangkan dengan dasar dan manfaat yang jelas," ujar Nasaruddin.