BI Tahan Suku Bunga Acuan dan Longgarkan Likuiditas Perbankan

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% sekaligus melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan untuk memperkuat likuiditas domestik. Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21-22 Oktober 2026, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5% dan mempertahankan Lending Facility sebesar 6,50%, dilansir dari Keuangan.

Menurut keputusan BI, pelonggaran GWM dilakukan bertahap mulai November hingga Desember 2026. Kebijakan tersebut diproyeksikan menambah likuiditas perbankan sekitar Rp190 triliun di tengah pertumbuhan kredit yang masih kuat dan perlambatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7% pada 1 Desember 2026. Sementara itu, GWM bank umum syariah dan unit usaha syariah turun dari 7,5% menjadi 6,5% pada November, lalu menjadi 5,5% pada Desember.

Data BI menunjukkan kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan pada September 2026, melambat dari 13,65% pada Agustus. Pertumbuhan DPK juga turun menjadi 8,22% dari 10,95% pada bulan sebelumnya.

Bank sentral turut menyesuaikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memangkas batas maksimal insentif dari 6% menjadi 5%. Insentif financing channel diturunkan dari maksimal 4% menjadi 3%, sedangkan insentif pendalaman pasar uang tetap sebesar 2%.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa arah kebijakan moneter tetap mempertimbangkan stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal. Bank sentral juga mengarahkan kebijakan untuk menjaga inflasi sesuai sasaran pada 2026 dan 2027.

"Kebijakan ini guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada 2026 dan 2027," ujar Destry Damayanti, Gubernur BI, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Untuk menjaga nilai tukar rupiah, BI mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. BI juga meningkatkan insentif instrumen DNDF lindung nilai bagi transaksi pendanaan luar negeri yang mencakup aliran investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing.

Penyesuaian insentif tersebut mencakup pengurangan premi dari 25% menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan dari 30% menjadi 45% untuk tenor 12 bulan, sesuai rincian kebijakan yang diumumkan BI.

Di sisi harga, BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 3,28% secara tahunan pada September 2026, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,03%, sehingga risiko kenaikan harga pangan tetap menjadi perhatian bank sentral.

Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali menyoroti potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Menurut Ricky, tekanan terutama berpotensi memengaruhi harga pangan di Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera.

Inflasi pangan bergejolak tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yakni 8,63%. Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol menjadi faktor utama, sedangkan Kalimantan mencatat inflasi pangan bergejolak sebesar 7,62%.

Ricky menyampaikan bahwa BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat koordinasi antardaerah, memfasilitasi distribusi pasokan pangan, dan mendorong pengendalian harga melalui langkah-langkah di sisi produksi.

Ekonom BCA David Sumual menilai kenaikan Deposit Facility berkaitan dengan upaya menyerap kelebihan likuiditas rupiah di pasar uang domestik. Instrumen tersebut dinilai memungkinkan BI memperkuat pengelolaan likuiditas tanpa langsung menaikkan suku bunga acuan utama.

"Tujuannya menyerap kelebihan likuiditas rupiah di pasar uang domestik sehingga pasokan rupiah tidak berlebihan dan menahan tekanan terhadap rupiah. Deposit Facility dinaikkan agar penyerapan likuiditas lebih efektif tanpa harus langsung menaikkan suku bunga acuan utama," ujar David Sumual, ekonom BCA, kepada Kontan pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai keputusan mempertahankan suku bunga acuan menunjukkan pendekatan moneter yang lebih selektif. Menurut Josua, pelonggaran GWM dapat mengurangi tekanan pendanaan perbankan dan mendukung pembiayaan sektor produktif, sementara instrumen pengelolaan likuiditas tetap digunakan untuk menjaga daya tarik aset rupiah.

Josua juga menyoroti kombinasi kebijakan berupa kenaikan Deposit Facility dan pelonggaran likuiditas perbankan. Menurutnya, kedua langkah tersebut memiliki sasaran berbeda dalam pengelolaan dana perbankan dan stabilitas moneter.

"Hal yang paling menarik, BI sebenarnya melakukan pengetatan suku bunga jangka pendek sekaligus pelonggaran likuiditas perbankan. Kenaikan Deposit Facility memperkuat batas bawah imbal hasil penempatan dana perbankan di BI, yang membantu mempertahankan daya tarik instrumen rupiah," ujar Josua Pardede, ekonom Bank Permata, kepada Kontan pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam menilai inflasi, Josua menyebut tekanan harga saat ini lebih banyak berasal dari sisi pasokan, sementara permintaan domestik belum menunjukkan pertumbuhan berlebihan. Inflasi inti September tercatat 2,84%, sedangkan inflasi pangan bergejolak meningkat menjadi 5,03% akibat gangguan produksi dan distribusi yang dipengaruhi cuaca.

"Kenaikan BI-Rate tidak secara langsung mampu meningkatkan produksi beras, cabai, ataupun memperbaiki distribusi pangan, sehingga respons yang lebih efektif adalah memperkuat koordinasi pengendalian harga dan pasokan bersama pemerintah pusat serta daerah," tegas Josua Pardede, ekonom Bank Permata.