BI Tahan Suku Bunga Acuan dan Siapkan Pelonggaran Likuiditas

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di tengah tekanan terhadap rupiah, sembari menyiapkan pelonggaran likuiditas untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Menurut riset DBS Bank yang dilansir dari Nasional, strategi tersebut mengutamakan stabilitas pasar keuangan tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga momentum ekonomi domestik.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai tekanan terhadap rupiah belum cukup mengkhawatirkan untuk mendorong BI menaikkan suku bunga acuan. Bank sentral masih mengandalkan berbagai instrumen untuk mengelola arus modal dan mendukung masuknya investasi ke pasar keuangan Indonesia.

"Fokus kebijakan BI masih tertuju pada pengelolaan volatilitas arus modal melalui berbagai instrumen yang mendukung aliran modal masuk, sembari menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik," paparnya dalam riset DBS Bank terbaru yang diterima KONTAN, Kamis (22/10/2026).

Selain mempertahankan suku bunga acuan, BI menaikkan suku bunga deposit facility dari 4,75% menjadi 5%. Penyesuaian ini mempersempit selisih antara suku bunga acuan dan deposit facility menjadi 75 bps.

Secara keseluruhan, koridor suku bunga kebijakan menyusut menjadi 150 bps dari sebelumnya 175 bps. Menurut Radhika, perubahan tersebut diharapkan dapat menahan kenaikan suku bunga kredit sekaligus meningkatkan imbal hasil atas kelebihan likuiditas perbankan yang ditempatkan di BI.

"Langkah ini juga diharapkan memperbaiki transmisi kebijakan moneter," imbuh Radhika.

Untuk meredam tekanan nilai tukar, BI turut memperkuat insentif lindung nilai atau hedging. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong arus masuk modal portofolio ke pasar keuangan nasional.

Tekanan terhadap rupiah sempat meningkat ketika mata uang tersebut menembus level Rp 18.000 per dollar AS pada awal pekan. Nilainya kemudian kembali stabil di sekitar level tersebut, sementara imbal hasil obligasi domestik naik sekitar 10 bps hingga 20 bps sepanjang pekan.

Perbaikan transparansi pasar modal

Di pasar saham, aksi beli ketika harga berada di level rendah membantu mengangkat pasar domestik dari titik terendah dalam enam tahun. Namun, Radhika memperkirakan kekhawatiran yang telah berlangsung lama masih dapat menekan pergerakan bursa dalam beberapa pekan mendatang.

Regulator telah mengumumkan sejumlah langkah untuk memperbaiki transparansi pasar modal. Salah satunya adalah mengecualikan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi pada satu orang atau entitas dari indeks utama.

Upaya lainnya mencakup peningkatan keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, kenaikan bertahap batas minimum free float selama tiga tahun ke depan, serta penyediaan data klasifikasi investor yang lebih terperinci.

Radhika menjelaskan bahwa persoalan transparansi tersebut berkaitan dengan perhatian MSCI terhadap kualitas informasi pasar dan potensi distorsi harga saham.

"Perhatian utama MSCI mencakup peningkatan transparansi mengenai free float aktual, keterbukaan informasi, serta pengurangan ruang bagi distorsi harga saham. Konsultasi lebih lanjut antara regulator dan MSCI diharapkan dapat membantu meredam dampak lanjutan terhadap pasar valuta asing, obligasi, dan kredit dalam jangka pendek," urai Radhika.

Pelonggaran GWM dimulai November 2026

Untuk memperbesar likuiditas perbankan, BI akan menurunkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan ini diperkirakan membebaskan dana sekitar Rp 190 triliun untuk mendukung aktivitas intermediasi perbankan.

Pada bank konvensional, rasio GWM akan berkurang dari 9% menjadi 8% mulai 1 November, kemudian turun lagi menjadi 7% pada Desember. Sementara itu, bank syariah akan mengalami penurunan GWM dari 7,5% menjadi 6,5% pada November dan menjadi 5,5% pada Desember.

BI juga memperpanjang insentif bagi sektor properti dan otomotif hingga Desember 2027. Perpanjangan tersebut ditujukan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit pada kedua sektor.

DBS mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi

Bank DBS memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%, dengan proyeksi internal sebesar 5,3%. Perkiraan tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan di tengah kombinasi kebijakan moneter, dukungan likuiditas, dan insentif sektoral.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, pertumbuhan kredit pada September 2026 mencapai 13,3% yoy. Angka tersebut melampaui kisaran sasaran BI untuk pertumbuhan kredit sepanjang 2026, yakni 8% hingga 12% yoy.

Untuk inflasi, BI tetap menetapkan sasaran sebesar 1,5% hingga 3,5% selama periode 2026–2027. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan berada pada rentang 1,6% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan proyeksi DBS Bank sebesar 1,8% hingga 2%.

Risiko kenaikan suku bunga masih diperhitungkan

Walaupun berbagai kebijakan pelonggaran likuiditas diterapkan untuk menopang perekonomian, DBS Bank masih memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada kuartal IV-2026. Proyeksi tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi risiko terhadap nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan.

Radhika menilai arah kebijakan BI akan tetap dipengaruhi perkembangan suku bunga global, terutama apabila suku bunga bertahan tinggi lebih lama atau Federal Reserve AS kembali melakukan pengetatan kebijakan.

"Di tengah lingkungan suku bunga global yang diperkirakan bertahan tinggi lebih lama, serta potensi kenaikan suku bunga Federal Reserve AS lebih lanjut, ruang kebijakan BI akan tetap dipengaruhi oleh keseimbangan antara menjaga stabilitas rupiah dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik," tandas Radhika.