BI Turunkan GWM Perbankan Bertahap hingga 2 Persen

Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan likuiditas perbankan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan yang diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026 ini ditujukan untuk menambah ruang likuiditas hingga Rp 190 triliun, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan kredit, dilansir dari Keuangan.

Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan penurunan GWM dilakukan dengan total pengurangan 2 poin persentase secara bertahap. Untuk Bank Umum Konvensional (BUK), ketentuan GWM turun dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7% mulai 1 Desember 2026.

Sementara itu, GWM Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5% mulai 1 November 2026. Berdasarkan keterangan dalam sumber, penurunan berikutnya menjadi 5,5% tercantum mulai 1 Desember 2025, meskipun tanggal tersebut tidak selaras dengan urutan kebijakan pada 2026.

Destry menjelaskan bahwa BI berupaya memanfaatkan instrumen kebijakan yang tersedia untuk menjaga kestabilan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

"Jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan semua kebijakan yang kami miliki, stabilitas itu tentunya uang utama kemudian yang kedua kita lihat juga di sini ada momentum pertumbuhan sehingga ini juga tentu harus bisa kita dorong," ujar Destry Damayanti, Gubernur BI.

Selain mengubah GWM, BI menyesuaikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berlaku mulai 1 Desember 2026. Total insentif tersebut diturunkan dari maksimal 6% menjadi 5%.

Dalam rincian kebijakan itu, insentif melalui jalur pembiayaan atau financing channel berkurang dari maksimal 4% menjadi 3%. Sementara itu, insentif untuk pendalaman pasar uang (PPU) tetap dipertahankan maksimal 2%.

Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro menyebut penyesuaian insentif KLM dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap sektor-sektor penerima dukungan. Fokus insentif melalui jalur pembiayaan kini diarahkan pada sektor kredit yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

Solikin menjelaskan bahwa sektor-sektor yang memenuhi persyaratan penerimaan insentif masih sama seperti sebelumnya. Namun, besaran insentif untuk setiap subsektor akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi BI.

"Jadi sektornya ini kita evaluasi. Kalau sektor-sektor itu sudah digarap semakin baik, kita akan melakukan evaluasi mana sektor-sektor lain yang akan lebih ditopang," ujar Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur BI.

Menurut Solikin, penurunan GWM dan penyesuaian KLM merupakan bagian dari strategi terpadu untuk menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan. Pengurangan GWM diharapkan mengimbangi penurunan insentif KLM sekaligus memberikan fleksibilitas lebih besar kepada bank dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor di luar cakupan insentif tersebut.