BI Naikkan Suku Bunga Deposit Facility Menjadi 5 Persen

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21–22 Oktober 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, dilansir dari Nasional.

Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu (21/10/2026), BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Penyesuaian suku bunga Deposit Facility tersebut menjadi bagian dari langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas eksternal perekonomian.

Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kebijakan moneter tetap berfokus pada stabilisasi rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. BI menetapkan target inflasi sebesar 2,5±1% untuk 2026 dan 2027.

Dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026), Destry menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut tetap mengacu pada sasaran stabilitas nilai tukar dan inflasi.

"Kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat dan guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027," tutur Destry Damayanti, Gubernur BI.

Selain menyesuaikan suku bunga, BI memperkuat insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai. Langkah ini ditujukan untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

BI juga melanjutkan penguatan dan optimalisasi kebijakan moneter untuk menjaga ketahanan eksternal. Penyesuaian kebijakan akan dilakukan sesuai kebutuhan guna mempertahankan stabilitas perekonomian.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BI memperkuat kebijakan makroprudensial longgar guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada sektor sistem pembayaran, BI memusatkan kebijakan pada perluasan penerimaan pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur. Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan bank sentral terhadap aktivitas ekonomi.