BGN Tegaskan Insentif Rp 1 Triliun Tak Khusus untuk MBG

Anggaran insentif fiskal Rp 1 triliun yang disediakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah berprestasi tidak secara khusus diperuntukkan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa program tersebut hanya menjadi salah satu indikator tambahan penilaian kinerja daerah pada 2027, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Sudaryono menyampaikan penjelasan itu setelah acara 100 hari BGN di bawah kepemimpinannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut dia, anggaran tersebut merupakan insentif yang disediakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah.

Sudaryono menegaskan bahwa dana tersebut mencakup penilaian kinerja daerah secara luas, bukan hanya capaian pelaksanaan MBG.

"Jadi 1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk MBG saja, bukan," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Indikator yang telah digunakan dalam penilaian pemerintah daerah meliputi pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan angka kemiskinan. Menurut Sudaryono, indikator khusus terkait MBG masih dirumuskan bersama BGN.

Penilaian program tersebut berpotensi mencakup perkembangan angka stunting dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kedua aspek itu menjadi pertimbangan dalam merumuskan parameter keberhasilan MBG di daerah.

Sudaryono menjelaskan bahwa capaian program tersebut akan dimasukkan ke dalam penilaian kinerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

"Jadi program MBG tahun depan menjadi salah satu parameternya," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap MBG akan kembali menjadi salah satu aspek penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan insentif fiskal Rp 1 triliun untuk penghargaan tersebut.

Menurut skema yang disampaikan Tito, penilaian berlangsung dalam tiga gelombang yang mencakup enam wilayah atau region. Penghargaan dibagi ke dalam kategori pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan hadiah Rp 3 miliar bagi peringkat pertama, Rp 2 miliar bagi peringkat kedua, serta Rp 1 miliar bagi peringkat ketiga.

Untuk memperkuat pelaksanaan MBG, Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pembentukan satuan tugas (satgas). Hingga Rabu (28/10/2026), sebanyak 223 daerah telah membentuk satgas, sedangkan daerah yang belum membentuknya diminta segera menyelesaikan proses tersebut.

Dalam keterangan pers pada Rabu (28/10/2026), Tito menyampaikan bahwa pemerintah memberikan tenggat satu minggu kepada daerah yang belum membentuk satgas MBG.

"Sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum. Sehingga tadi saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Melalui ketentuan tersebut, satgas daerah diarahkan berkoordinasi dengan BGN untuk memeriksa dan menilai kesesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemeriksaan mencakup 14 indikator kelayakan operasional SPPG, kualitas dan kesesuaian menu makanan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG.

Tito juga menilai MBG berpotensi mendorong perekonomian daerah melalui penyerapan hasil produksi petani dan nelayan. Menurut dia, keberadaan pembeli yang jelas bagi hasil produksi dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha di sektor pangan.

"Karena pembelinya jelas, petani dan nelayan akan sangat diuntungkan," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG di daerah dapat menjadi bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah, selain indikator pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.