BGN Aktifkan 953 Dapur MBG dan Atur Kebutuhan Relawan

Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap baru pada November 2026 dengan aktivasi 953 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi. Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus mengatur kebutuhan relawan berdasarkan kapasitas pelayanan, sementara pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan lokasi dan standar keamanan pangan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, penambahan fasilitas tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan program kepada sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi sasaran utama.

Menurut Agustina, pembukaan dapur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing fasilitas.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.

Prioritas penerima manfaat mencakup kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita serta santri di lingkungan pesantren," kata Agustina.

Sebelumnya, BGN telah mengaktifkan 1.460 SPPG di 32 provinsi selama Oktober 2026. Pada November, lembaga tersebut melanjutkan perluasan melalui aktivasi 953 unit dan merencanakan penambahan dapur dalam jumlah serupa pada pekan berikutnya.

Namun, fasilitas yang sudah terdaftar sebagai mitra tidak otomatis memperoleh izin beroperasi. BGN terlebih dahulu memeriksa kesiapan infrastruktur, personel, produksi, distribusi makanan, serta pemenuhan ketentuan keamanan pangan.

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelas Agustina.

BGN juga mewajibkan setiap SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi melalui kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Proses aktivasi harus mengikuti mekanisme resmi dan tidak melibatkan pembayaran kepada pihak yang mengatasnamakan BGN.

Di sisi ketenagakerjaan, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah relawan mengikuti kapasitas produksi dan banyaknya penerima manfaat. Ketentuan dalam petunjuk teknis terbaru tidak mengharuskan pengelola memberhentikan pekerja.

"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk memotong atau memberhentikan para relawannya," ujar Tysa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/11/2026).

Dalam ketentuan tersebut, dapur yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat membutuhkan 15–24 relawan. Kapasitas 1.500–1.999 penerima membutuhkan 24–33 orang, sedangkan pelayanan untuk 2.000–2.499 penerima memerlukan 33–42 relawan.

Selanjutnya, dapur dengan 2.500–2.999 penerima manfaat membutuhkan 42–47 relawan. Untuk fasilitas yang melayani sedikitnya 3.000 penerima, jumlah tenaga kerja harian dibatasi maksimal 47 orang.

Tysa menyebut angka dalam petunjuk teknis tersebut merupakan kebutuhan pekerja setiap hari, bukan batas keseluruhan jumlah relawan yang boleh dimiliki sebuah dapur. Pengelola dapat menerapkan sistem kerja bergiliran agar seluruh relawan tetap memperoleh kesempatan bekerja.

"Contoh sistem kerjanya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok tidak. Jadi bergantian begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelas Tysa.

Pengelola juga diperbolehkan mempertahankan tenaga kerja melebihi angka kebutuhan dalam petunjuk teknis. Syaratnya, pengeluaran operasional tetap berada dalam batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

"Kalau mau 20 relawan, kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya tidak apa-apa, selama Rp3.000 itu cukup untuk operasional. Kita tahu juga bahwa biaya tenaga kerja mungkin di setiap daerah berbeda. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan antara kebutuhan dengan anggaran yang kita punya," kata Tysa.

BGN mengaitkan penyesuaian tenaga kerja dengan pengendalian anggaran negara. Penggunaan relawan perlu disesuaikan dengan volume makanan yang diproduksi dan kemampuan pembiayaan masing-masing SPPG.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Riau meminta koordinasi lebih terperinci sebelum penambahan fasilitas MBG diresmikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Tugas MBG daerah.

"Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Menurut Syahrial, penambahan fasilitas pelayanan membutuhkan koordinasi intensif agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan kebutuhan wilayah dan mengawasi pelaksanaan program.

"Kita melakukan pemetaan bidang tugas secara jelas melalui koordinasi yang intensif antara pihak KPPG dengan seluruh jajaran Satgas MBG di daerah. Kami tentu menyambut baik adanya penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru-baru ini dilakukan," jelas Syahrial.

Pemprov Riau secara khusus meminta rincian mengenai penambahan 87 SPPG, termasuk kepastian lokasi pembangunan maupun operasionalnya. Informasi tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan dan memastikan kesiapan alokasi sebelum peresmian.

"Dengan begitu, kami meminta agar data dan kepastian lokasi penambahan 87 SPPG tersebut dapat dikonfirmasikan kepada kami sebelum peresmian resmi dilakukan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat ikut mengawal hingga memastikan kesiapan alokasinya," ungkap Syahrial.

Selain kepastian lokasi, pemerintah provinsi juga menyoroti proses penerbitan SLHS. Dinas Kesehatan diminta mengidentifikasi kendala perizinan dan mengawal pemenuhan persyaratan sanitasi setiap fasilitas pelayanan makanan.

"Terkait dengan perizinan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kami tentu meminta perhatian khusus dari Kepala Dinas Kesehatan untuk mengawal poin-poin penting yang selama ini menjadi hambatan di lapangan," harap Syahrial.

Kepala KPPG Riau Ranto menegaskan sertifikat tersebut menjadi persyaratan wajib bagi seluruh unit pelayanan. Keterlibatan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, diperlukan dalam proses pemeriksaan kelayakan sanitasi.

"SLHS merupakan persyaratan mutlak dan wajib bagi setiap unit pelayanan. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan sangat penting dalam proses penilaian," pungkas Ranto.