BGN Batasi Dana Operasional MBG dan Audit 6.100 Dapur

Pengendalian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pembatasan biaya operasional dan pemeriksaan ribuan dapur penyedia makanan. Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Kepala BGN Sudaryono menetapkan batas biaya operasional Rp 3.000 per porsi sekaligus menghentikan sementara operasional 6.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak tertib melaporkan penggunaan dana.

Kebijakan tersebut diumumkan dalam agenda refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono di Jakarta Selatan. Menurut Sudaryono, aturan baru menjadikan Rp 3.000 sebagai batas tertinggi biaya operasional, bukan lagi angka dasar yang masih dapat ditambah berbagai pengeluaran.

"Maka hari ini, tadi pagi saya sudah teken aturan baru untuk dana operasional itu adalah maksimal Rp 3.000," kata Sudaryono dalam paparan mengenai 100 hari kerjanya.

Sebelumnya, komponen operasional MBG yang ditetapkan sebesar Rp 3.000 per porsi dapat meningkat hingga Rp 4.500-Rp 5.000. Kondisi tersebut terjadi karena ketentuan lama menggunakan mekanisme penggantian biaya aktual yang memungkinkan berbagai pengeluaran tambahan dimasukkan dalam perhitungan.

"Ternyata kami cek lagi yang 3.000 itu ternyata pimpinan lama bikin aturannya Rp 3.000 berdasarkan biaya aktual. Artinya Rp 3.000 plus-plus, ditambah sewa ini, ditambah label, ditambah macam-macam, semuanya diklaim," ujar Sudaryono.

BGN menilai mekanisme tersebut menyebabkan pengeluaran operasional melampaui batas awal. Pemerintah kini mengubah ketentuan agar seluruh pengeluaran dalam komponen tersebut tidak melebihi plafon yang ditentukan.

"Pemborosan lagi," ujar Sudaryono.

Dalam skema pembiayaan MBG, anggaran bahan pangan dialokasikan Rp 10.000 per porsi, sedangkan insentif sebesar Rp 2.000 per porsi. Biaya operasional menjadi komponen tersendiri yang kini dibatasi secara tegas.

"Jadi tidak boleh lebih dari Rp 3.000," kata Sudaryono.

Sudaryono memperkirakan pembatasan tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp 3 triliun. Ia menilai anggaran negara harus lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan makanan dan menu penerima manfaat dibandingkan pengeluaran administratif.

"Mungkin dulu dipikir uang nenek dia kali ya. Enggak ngerti juga ini. Kalau diterus-teruskan, ini APBN habis untuk dana operasional, bukan untuk nasi, bukan untuk menunya," ujar Sudaryono.

Ia juga menegaskan bahwa pengeluaran yang tidak terkendali harus dihentikan melalui aturan baru tersebut.

"Ini tidak dapat diterima, harus dihentikan," kata Sudaryono.

Selain pembatasan biaya, BGN menemukan persoalan pertanggungjawaban keuangan pada ribuan dapur MBG. Dari total 26.385 SPPG yang beroperasi, sebanyak 6.100 unit tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian sesuai ketentuan.

Temuan tersebut menjadi dasar penghentian sementara operasional dapur terkait serta penyaluran dana operasionalnya. BGN juga menurunkan tim audit khusus untuk memeriksa penggunaan anggaran.

"Dari 26.385 dapur, Bapak Ibu semua, hari ini ada 6.100 dapur yang tidak melaporkan laporan penggunaan dana hariannya. Ternyata, selama ini dia tidak terlalu disiplin untuk rinci-rinci," ujar Sudaryono dalam agenda refleksi kepemimpinan BGN.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Penghentian sementara penyaluran dana berlaku bagi SPPG yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas.

"Kami terjunkan tim untuk diinvestigasi penggunaan dananya," kata Sudaryono.

BGN juga membuka kemungkinan penindakan hukum apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran pidana dalam pengelolaan dana dapur MBG.

"Kalau ada pelanggaran pidana di situ, maka dari kepolisian, dari mana-mana kami siap untuk kita sapu semua," ujar Sudaryono.

Di luar pembatasan operasional, BGN mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Dari alokasi Rp 268 triliun, kebutuhan anggaran MBG pada 2026 disebut cukup Rp 229 triliun, setelah sebelumnya rencana anggaran mencapai Rp 335 triliun.

Langkah penghematan lainnya mencakup perubahan skema insentif dapur dari Rp 6 juta per dapur per hari menjadi Rp 2.000 per porsi, penertiban rekening virtual account, serta pembatalan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar.

Besarnya klaim efisiensi tersebut masih memerlukan rincian perhitungan yang dapat diperiksa publik. Penghematan aktual perlu dibedakan dari belanja yang dibatalkan maupun proyeksi pengeluaran yang berhasil ditekan.

Tekanan terhadap anggaran negara juga terlihat dari realisasi defisit APBN hingga September 2026 yang mencapai Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah memperkirakan defisit hingga akhir 2026 berada di sekitar 2,8% PDB.

Evaluasi pengelolaan MBG mencakup pula ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi. Pengendalian pengeluaran operasional serta pemeriksaan 6.100 dapur menjadi bagian dari langkah BGN memperketat pertanggungjawaban penggunaan anggaran program tersebut.